Basuki Tak Konsisten soal JEDI

JAKARTA, KOMPAS.com — Basuki Tjahaja Purnama menegaskan Pemprov DKI akan membatalkan pinjaman Bank Dunia untuk proyek Jakarta Emergency Dredging Inisiative (JEDI) atau program pengerukan saluran, sungai, dan waduk.

Apabila sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan kalau DKI telah memberikan surat pengajuan penghentian pinjaman kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Selasa (23/4/2013) ini, dia mengatakan DKI belum mengajukan surat tersebut.

"Iya, tapi belum dikirim. Nanti dikirim secepatnya," kata Basuki di Balaikota Jakarta.

Klausul perjanjian yang ditetapkan Bank Dunia dinilai telah memberatkan Pemprov DKI. Dalam surat penghentian pinjaman itu, kata dia, DKI akan meminta Bank Dunia untuk meringankan syarat yang diajukan oleh Bank Dunia.

Apabila Bank Dunia tidak mengabulkan surat permohonan itu, DKI akan mengerjakan proyek tersebut dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI. "Lihat saja Kali Pakin sudah kita beresin sendiri kan. Alat-alat berat juga sudah mulai turun. Kita bisa kok kerjakan sendiri," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Sebelumnya, Pemprov DKI menilai dua klausul yang ditetapkan Bank Dunia memberatkan pelaksanaan proyek JEDI. Klausul pertama menyangkut waktu penyelesaian pengerukan 13 sungai yang ditetapkan selama lima tahun. Klausul kedua menyebutkan bahwa Pemprov DKI menjamin hak-hak warga di bantaran kali yang bakal digusur dengan pemberian ganti rugi berupa uang.

Proyek JEDI yang dirintis oleh gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo atau Foke, diperkirakan menelan anggaran sebesar 190 juta dollar AS. Bank Dunia memberikan pinjaman lunak kepada Pemerintah Indonesia sebesar 139 juta dollar AS. Sisanya sebesar 51 juta dollar AS akan dibebankan dari APBN dan APBD DKI.

Kementerian PU juga telah memastikan bahwa pengerjaan fisik pengerukan 11 sungai dan empat waduk di Jakarta dimulai dengan pengadaan tender fisik internasional. Tender fisik akan dimulai dengan tahap prakualifikasi dan tahap tender untuk tujuh paket kegiatan pengerukan.

Proses tender berlangsung terbuka bagi semua kontraktor. Adapun kontraktor asing yang berkeinginan mengikuti proses tender diwajibkan membentuk joint venture bersama kontraktor asal Indonesia.