Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gita, Irman, dan Mahfud MD Juga Diminta SBY Maju Jadi Capres

Kompas.com - 23/04/2013, 18:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Selain kepada Marzuki Alie, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga menyampaikan pesan khusus kepada tiga tokoh lain agar mereka maju dalam konvensi capres Partai Demokrat yang akan dibuka pada Juni mendatang. Ketiga tokoh itu adalah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman.

"Gita juga diminta sama Pak SBY untuk mendaftar, tapi Gita kan orang luar. Lalu ada juga Irman Gusman, Mahfud pernah disampaikan juga dalam acara lembaga negara," ujar Marzuki di Kompleks Parlemen, Selasa (23/4/2013).

Adapun dari kalangan internal, Marzuki mengaku belum tahu siapa saja yang diminta SBY maju dalam konvensi capres dari Demokrat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu mengaku sempat diminta SBY maju dalam konvensi melalui pesan singkat pada 12 April lalu.

"Permintaan ini (Marzuki masuk dalam konvensi) juga menunjukkan berarti SBY juga punya kader. Kalau dari dalam enggak ada, kan berarti enggak ada kader dan bisa dikatakan gagal. Nanti kan bisa dibuktikan dan masyarakat bisa lihat kualitas kita," ujarnya.

Untuk maju sebagai calon presiden, Marzuki menyatakan bahwa dirinya siap dikritik. Marzuki mengatakan, selama menjadi anggota  DPR, ia merasa sudah kebal akan kritik. Selain itu, Marzuki juga percaya diri bahwa latar belakang ilmu marketing politik yang dimilikinya bisa membantunya sukses dalam konvensi itu.

Ia menyadari bahwa pencalonannya dalam konvensi itu cukup sulit. Hal itu disebabkan Partai Demokrat masih memiliki pandangan dikotomi pemimpin berdarah Jawa. Namun, pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, itu yakin bahwa cara pandang tentang pemimpin harus berdarah Jawa itu pelan-pelan akan terkikis.

"Mudah-mudahan masyarakat kita sudah semakin memahami bahwa kita ini NKRI. Ada siklusnya kok, bisa jadi abad XXI kembali ke Sriwijaya," kata Marzuki.

Ikuti berita-berita terkait dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014
Krisis Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Nasional
    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Nasional
    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Nasional
    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Nasional
    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Nasional
    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Nasional
    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Nasional
    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Nasional
    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Nasional
    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Nasional
    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

    Nasional
    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com