Kompas.com - 25/04/2013, 17:12 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Bupati Bogor Rachmat Yasin disebut telah menerbitkan izin PT Garindo Perkasa untuk mengelola lahan di Desa Antajaya, Tanjungsari, Bogor, menjadi taman pemakaman bukan umum. Izin tersebut diterbitkan Bupati Bogor sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi tangkap tangan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Iyus Djuher.

“Prosesnya sudah selesai, yang mengajukan itu PT Garindo, sudah ada SK (surat keputusan) Bupati, sudah ada kajian lapangan, kajian teknis,” kata Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturachman di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (25/4/2013).

Faturachman usai diperiksa KPK sebagai saksi untuk Iyus Djuher dan empat orang lain yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi izin lokasi taman pemakaman bukan umum. Iyus beserta dua orang lainnya, yakni pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor Usep Jumenio dan pegawai honorer di Pemkab Bogor Listo Welly Sabu, diduga menerima uang dari Direktur PT Garindo Sentot Susilo dan Nana Supriatna terkait kepengurusan permohoan izin pengelolaan lahan tersebut. Sentot dan Nana juga ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Menurut Faturachman, PT Garindo mengajukan permohonan izin lokasi tersebut pada 2012. Sebelum izin diterbitkan, menurutnya, Pemkab Bogor telah melakukan sejumlah kajian. Saat ditanya mengapa Bupati menerbitkan izin pembangunan taman pemakaman itu padahal sebagian lahan di Desa Antajaya tersebut merupakan kawasan konservasi, Faturachman menjawab, ”Izin lokasi tidak menunjukkan kepemilkan, jadi hanya wilayah saja yang kami tunjukkan, jadi tidak menunjukkan kepemilikan.”

Faturachman juga mengatakan, Bupati Bogor menerbitkan izin pengelolaan lahan tersebut atas persetujuan Perhutani. “Itu Perhutani yang mengkaji. Kalau Perhutani bilang tidak bisa, ya tidak bisa, lahannya harus dikurangi 100 hektar, kalau bisa, harus ada proses atau kerja sama,” ucapnya.

Selaku Wakil Bupati Bogor, Faturachman mengaku tidak berwenang memberikan rekomendasi untuk meloloskan permohonan izin PT Garindo atas lahan seluas 100 hektar di Desa Antajaya tersebut.

“Saya tidak punya kewenangan memberikan rekomen, saya hanya memaraf apa yang direkomendasikan. Semua surat SK bupati itu harus diparaf oleh sekda dan wakil bupati,” ujar Faturachman.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Kasus Suap Lahan Makam

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Dalam Sehari Level PPKM Jabodetabek Berubah, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

    Dalam Sehari Level PPKM Jabodetabek Berubah, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

    Nasional
    Kasus Suap Dana PEN, Bupati Kolaka Timur ke Suaminya: Alhamdulillah, Kita Dapat Bantuan Bangun Daerah

    Kasus Suap Dana PEN, Bupati Kolaka Timur ke Suaminya: Alhamdulillah, Kita Dapat Bantuan Bangun Daerah

    Nasional
    UPDATE 7 Juli: Bertambah 2.881, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.103.552

    UPDATE 7 Juli: Bertambah 2.881, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.103.552

    Nasional
    KPK Geledah Sejumlah Tempat Terkait Kasus Suap Mamberamo Tengah

    KPK Geledah Sejumlah Tempat Terkait Kasus Suap Mamberamo Tengah

    Nasional
    Cerita I Gede Agung, Kampanye Antikorupsi Lewat Lagu 'Potong Bebek Angsa'

    Cerita I Gede Agung, Kampanye Antikorupsi Lewat Lagu "Potong Bebek Angsa"

    Nasional
    Kunjungi Bedah Rumah di Medan, Jokowi: Kita Harap Kemiskinan Ekstrem Terentaskan

    Kunjungi Bedah Rumah di Medan, Jokowi: Kita Harap Kemiskinan Ekstrem Terentaskan

    Nasional
    Buntut Anak Kiai di Jombang Tersangka Pencabulan, Pesantren Shiddiqiyyah Dibekukan

    Buntut Anak Kiai di Jombang Tersangka Pencabulan, Pesantren Shiddiqiyyah Dibekukan

    Nasional
    Bertambah, PPATK Blokir Transaksi di 300 Rekening yang Dimiliki ACT

    Bertambah, PPATK Blokir Transaksi di 300 Rekening yang Dimiliki ACT

    Nasional
    Menlu Retno Bertemu Menlu China Wang Yi, Apa Saja yang Dibahas?

    Menlu Retno Bertemu Menlu China Wang Yi, Apa Saja yang Dibahas?

    Nasional
    Kata Bambang Pacul soal Namanya yang Disebut Layak Gantikan Tjahjo Kumolo sebagai Menpan-RB

    Kata Bambang Pacul soal Namanya yang Disebut Layak Gantikan Tjahjo Kumolo sebagai Menpan-RB

    Nasional
    MPR Sepakat Tak Amendemen UUD 1945 Terkait PPHN

    MPR Sepakat Tak Amendemen UUD 1945 Terkait PPHN

    Nasional
    Jumlah Jemaah Haji Indonesia Akan Safari Wukuf Jadi 182 Orang

    Jumlah Jemaah Haji Indonesia Akan Safari Wukuf Jadi 182 Orang

    Nasional
    Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskursus Pembahasan RKUHP

    Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskursus Pembahasan RKUHP

    Nasional
    Kasus Pencabulan Anak Kiai Ponpes Jombang, Kemenag Dukung Polisi Tegakkan Hukum

    Kasus Pencabulan Anak Kiai Ponpes Jombang, Kemenag Dukung Polisi Tegakkan Hukum

    Nasional
    Jokowi Ingatkan Pentingnya Kemandirian Pangan, Minta Lahan Kosong untuk Ditanami

    Jokowi Ingatkan Pentingnya Kemandirian Pangan, Minta Lahan Kosong untuk Ditanami

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.