Warga Tuntut Ganti Rugi

Kompas.com - 26/04/2013, 03:09 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Sekitar 300 keluarga penghuni areal genangan Waduk Pluit di Kampung Kebon Tebu, Penjaringan, Jakarta Utara, menentang rencana pembongkaran hunian yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mereka menuntut ganti rugi bangunan, dan hanya sebagian yang meminta direlokasi ke rumah susun sederhana sewa.

Akan tetapi, Pemprov DKIberulang kali menegaskan tidak akan membayar ganti rugi karena lahan yang akan dibersihkan itu merupakan areal waduk yang terlarang bagi bangunan. Lahan tersebut juga milik negara.

Pernyataan ini kembali ditegaskan Wali Kota Jakut Bambang Sugiyono, seusai berkunjung ke Waduk Pluit, Kamis (25/4).

Dalam sepekan terakhir, gelombang protes warga muncul. Mereka menolak rencana pembongkaran bangunan di sisi utara dan sebagian sisi barat waduk. Pada Selasa (23/4), ratusan orang bahkan mendatangi Pos Polisi Subsektor Pluit Timur dan menutup akses jalan karena mereka menduga aparat akan membongkar hunian milik mereka.

Riono (52), warga Kebon Tebu, RT 019 Rukun Warga (RW) 017, Penjaringan, menegaskan bahwa mereka berbeda dengan penghuni Kampung Taman Burung dan Garuda Mas yang sudah lebih dulu dibongkar. Penghuni Kebon Tebu merasa jauh lebih awal tinggal di sekitar waduk. Riono, misalnya, mengaku telah membeli tanah dan mendirikan rumah pada 1990.

”Kenapa selama ini kami tak diberi tahu bila kami melanggar. Warga sudah bersusah payah merintis usaha dan bertahan hidup di sini. Seharusnya ada ganti rugi bangunan kami. Kami tidak menuntut ganti rugi tanah,” kata Riono.

Sampai kemarin, musyawarah perwakilan warga Kebon Tebu dengan pengurus RW dan aparat Kelurahan Pluit belum menemui titik temu. Menurut Sekretaris RW 017 Konedy, warga tetap menuntut ganti rugi, sementara wakil dari pemerintah bersikeras tidak memberikannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

”Jika disuruh memilih, warga memilih tidak pindah. Namun, warga memahami rencana pemerintah menormalisasi waduk dan memperbaiki kawasan ini,” kata Konedy.

Pemprov DKI hanya berencana merelokasi warga Waduk Pluit ke sejumlah rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Sudah lebih dari 1.000 keluarga direlokasi ke Rusunawa Marunda, Buddha Tzu Chi Cengkareng, Rusun Pulogebang, dan Pinus Elok.

Ketika warga Kebon Tebu protes menolak pembongkaran, sekitar 20 kepala keluarga dari Kampung Taman Burung pun sudah survei ke Rusunawa Pinus Elok di Jakarta Timur.

”Jika mereka mau, saat ini pula mereka bisa pindah dari Waduk Pluit ke Pinus Elok,” kata Hendriansyah dari Dinas Perumahan DKI Jakarta.

Kini, di sejumlah rusunawa itu diperkirakan masih ada 500 unit yang kosong. Sementara itu, jumlah total warga yang harus direlokasi mencapai 11.000 keluarga. (MKN)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.