Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Ada "Reward and Punishment"

Kompas.com - 26/04/2013, 08:42 WIB
Tomy Trinugroho A.

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik, yakin, meski bersifat darurat, kepengurusan baru Demokrat akan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Kepengurusan baru partai itu dinilainya telah menerapkan reward and punishment.

"Kepengurusan baru Demokrat merefleksikan mulai berlakunya reward and punishment dalam rangka penegakan etika partai. Kami memang belum bisa menjejak gas secara penuh, tetapi tradisi penegakan etika sudah kembali dimulai," tutur Rachland, Jumat (26/4/2013) pagi, di Jakarta. Rachland sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM.

Menurut dia, bagaimana pun, kepengurusan baru Demokrat bersifat darurat. "Duduknya SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) di kursi ketua umum merefleksikan kondisi darurat," kata Rachland,

Dalam struktur baru Demokrat, ada lima wakil ketua umum. Selain Jhonny Allen Marbun dan Max Sopacua, tiga nama baru adalah Nurhayati Ali Assegaf, Soekarwo, dan Agus Hermanto.

Wakil Sekretaris Jenderal, Saan Mustopa, menilai, kepengurusan baru Partai Demokrat merefleksikan semangat partai untuk menyatukan semua potensi yang ada. Demokrat memerlukan soliditas dan kebersamaan agar dapat memenangi pemilu mendatang.

"Saya kira, partai melihat semua kader adalah potensi dan harus diberi ruang sehingga kinerja partai menjadi maksimal," kata Saan Mustopa

Dalam kepengurusan baru partai, Saan tetap menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal. Anggota Fraksi Demokrat ini juga masuk dalam daftar calon anggota legislatif yang diajukan Demokrat pada pemilu 2014.

Menurut Saan, kepengurusan baru diharapkan mampu memulihkan kepercayaan publik. "Orang-orang yang duduk dalam kepengurusan pun harus bekerja keras dan menjaga agar partai tidak melakukan yang tidak bertentangan dengan keinginan publik," paparnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com