Jokowi: Warga Waduk Pluit Harus Pindah

Kompas.com - 27/04/2013, 12:10 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Proses normalisasi Waduk Pluit di Jakarta Utara masih terganjal sejumlah masalah karena masih ada warga yang menolak direlokasi. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah tegas meminta semua warga yang tinggal di area waduk untuk keluar dan direlokasi ke rumah susun.

Dijumpai di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2013), Jokowi menjelaskan bahwa proses relokasi warga di waduk tersebut bersifat mutlak. Fungsi Waduk Pluit akan dikembalikan sebagai waduk terbesar di Jakarta untuk mengontrol risiko banjir dan ketersediaan sumber air cadangan.

"Relokasi enggak bisa ditawar, nanti kita komunikasikan. Dalam proses seperti ini, memang harus ada dialog," kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Surakarta ini menjelaskan, proses relokasi akan diimbangi dengan solusi permanen. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara, sebagai tempat baru bagi warga Waduk Pluit asalkan mereka mau direlokasi. "Terus kita siapin, kita sudah ketemu lebih dari tujuh kali. Kalau perlu, nanti saya turun," ujarnya.

Area Waduk Pluit awalnya memiliki luas 80 hektar. Namun, saat ini, wilayahnya menyusut hingga tersisa 60 hektar akibat banyaknya warga yang mendirikan bangunan secara ilegal di lokasi tersebut. Kedalaman waduk juga terkena imbas, saat ini hanya sekitar dua meter dari kedalaman ideal di atas lima meter.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    7.666 Orang Ajukan SIKM, Hanya 1.422 yang Disetujui

    7.666 Orang Ajukan SIKM, Hanya 1.422 yang Disetujui

    Megapolitan
    Kepala Bocah WNA Tersangkut di Besi Teralis, Dibebaskan Petugas Damkar

    Kepala Bocah WNA Tersangkut di Besi Teralis, Dibebaskan Petugas Damkar

    Megapolitan
    Siapkan New Normal, Kabupaten Tangerang Izinkan Tempat Ibadah Dibuka

    Siapkan New Normal, Kabupaten Tangerang Izinkan Tempat Ibadah Dibuka

    Megapolitan
    Dua Hari, 160 Kendaraan dari Luar Kota Dipaksa Putar Balik Saat Hendak Masuk Jaksel

    Dua Hari, 160 Kendaraan dari Luar Kota Dipaksa Putar Balik Saat Hendak Masuk Jaksel

    Megapolitan
    Warga Cempaka Putih Timur Panen Bersama Sayuran Hidroponik di Tengah PSBB

    Warga Cempaka Putih Timur Panen Bersama Sayuran Hidroponik di Tengah PSBB

    Megapolitan
    Sopir Bajaj Jadi Tersangka Terkait Tabrakan dengan Bus Transjakarta di Pademangan

    Sopir Bajaj Jadi Tersangka Terkait Tabrakan dengan Bus Transjakarta di Pademangan

    Megapolitan
    Masuk Jakarta Tanpa SKIM, 4 Warga Lenteng Agung Karantina Mandiri, Rumah Dipasang Stiker

    Masuk Jakarta Tanpa SKIM, 4 Warga Lenteng Agung Karantina Mandiri, Rumah Dipasang Stiker

    Megapolitan
    THR TGUPP Tak Dipangkas, Ketua Komisi A DPRD: Ini soal Empati

    THR TGUPP Tak Dipangkas, Ketua Komisi A DPRD: Ini soal Empati

    Megapolitan
    Pemkot Bekasi Bagikan Masker Kain ke Seluruh Tempat Ibadah yang Boleh Beroperasi

    Pemkot Bekasi Bagikan Masker Kain ke Seluruh Tempat Ibadah yang Boleh Beroperasi

    Megapolitan
    Periode PSBB Jawa Barat dan Depok Beda, Asosiasi Mal Bingung

    Periode PSBB Jawa Barat dan Depok Beda, Asosiasi Mal Bingung

    Megapolitan
    Dari Tegal, 4 Warga Lenteng Agung Masuk Jakarta Tanpa SIKM, Lurah Bingung

    Dari Tegal, 4 Warga Lenteng Agung Masuk Jakarta Tanpa SIKM, Lurah Bingung

    Megapolitan
    Asosiasi: Mal di Depok Buka jika PSBB Selesai

    Asosiasi: Mal di Depok Buka jika PSBB Selesai

    Megapolitan
    171.046 Kendaraan Menuju Jakarta Dalam 3 Hari Arus Balik Lebaran

    171.046 Kendaraan Menuju Jakarta Dalam 3 Hari Arus Balik Lebaran

    Megapolitan
    Penjelasan BKD soal Pemotongan Tunjangan PNS DKI Terkait Pandemi Covid-19

    Penjelasan BKD soal Pemotongan Tunjangan PNS DKI Terkait Pandemi Covid-19

    Megapolitan
    Simak Jadwal PPDB SD dan SMP Tahun Ajaran 2020-2021 di Kota Tangerang

    Simak Jadwal PPDB SD dan SMP Tahun Ajaran 2020-2021 di Kota Tangerang

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X