Basuki: Dikasih Rumah Enggak Mau, Orang Miskin Tahu Dirilah!

Kompas.com - 29/04/2013, 11:43 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan mengapa warga tidak mau direlokasi, padahal Pemprov DKI telah memberikan segala fasilitas untuk warga bantaran Waduk Pluit. Dia pun menegaskan akan tetap menggusur rumah-rumah yang berdiri di tanah negara tersebut.

"Dikasih rusun, enggak mau. Dikasih rumah, enggak mau. Ya, kalau miskin pada tahu dirilah!" tegas Wakil Gubernur DKI Jakarta itu di Balaikota Jakarta, Senin (29/4/2013).

Basuki mendengar informasi terakhir yang beredar bahwa warga Waduk Pluit tidak hanya menolak untuk direlokasi, tapi mereka juga menginginkan adanya pembagian lahan dengan meminta ganti rugi. Mendengar itu, dia tetap bersikukuh untuk menolaknya karena lahan itu merupakan lahan hijau milik pemerintah.

"Di Jakarta ini enggak pernah beres soal lahan. Kalau lahan negara kamu dudukin terus minta ganti rugi, mana bisa? Itu jalur hijau," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.

Oleh karena itu, mantan Bupati Belitung Timur tersebut memberikan jalan keluar terbaik bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menyejahterakan masyarakat yang hidup di bawah rata-rata. Apabila warga mendirikan bangunan ilegal di atas tanah negara, maka mau atau tidak, warga itu harus direlokasi untuk mewujudkan program unggulan Pemprov DKI.

Sementara dari sisi kesehatan, Pemprov DKI memberikan jaminan kesehatan dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi para peserta didik yang membutuhkan jaminan pendidikan.

"Kalau kamu nasibnya kurang baik dan masih miskin, kita kasih rumah, kasih pekerjaan. Anak Anda juga harus bisa kuliah, sekolah yang betul. Makanya kita terbitkan KJP. Jadi, kami fokus untuk merelokasi karena perintahnya begitu," ujar Basuki.

Selain menuding warga menempati lahan ilegal, Basuki juga menuding warga tidak membayar pajak bumi bangunan. Namun, saat Pemprov DKI akan membongkar bangunan ilegal itu, DKI diwajibkan membayar ganti rugi per meter perseginya.

Warga bantaran Waduk Pluit rencananya akan direlokasi ke Rusun Marunda, Jakarta Utara. Adapun persyaratan warga yang berhak menempati rusun itu adalah warga yang tidak memiliki tempat tinggal, warga asli DKI, memiliki Kartu Keluarga (KK), dan berpenghasilan di bawah rata-rata.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Selain karena Digugat Cerai Istri, Ini Motif Lain HF Nekat Bakar Diri

    Selain karena Digugat Cerai Istri, Ini Motif Lain HF Nekat Bakar Diri

    Megapolitan
    Kasatpol PP Jakbar Benarkan Ada Anak Buahnya Diduga Bobol Dana Bank DKI

    Kasatpol PP Jakbar Benarkan Ada Anak Buahnya Diduga Bobol Dana Bank DKI

    Megapolitan
    Tak ingin Terburu-buru, DPRD DKI Belum Jadwalkan Rapat Anggaran

    Tak ingin Terburu-buru, DPRD DKI Belum Jadwalkan Rapat Anggaran

    Megapolitan
    Warga Korban Penggusuran di Sunter Mengaku Tidak Pernah Ditawari Rusun

    Warga Korban Penggusuran di Sunter Mengaku Tidak Pernah Ditawari Rusun

    Megapolitan
    Perjalanan Kereta Ditambah Mulai Desember 2019, Selang Waktu Tiba KRL Bekasi pada Jam Sibuk 11 Menit

    Perjalanan Kereta Ditambah Mulai Desember 2019, Selang Waktu Tiba KRL Bekasi pada Jam Sibuk 11 Menit

    Megapolitan
    Per Desember 2019, KCI Tambah 112 Perjalanan KRL secara Bertahap

    Per Desember 2019, KCI Tambah 112 Perjalanan KRL secara Bertahap

    Megapolitan
    Punya Anak Berkebutuhan Khusus, Keluarga Korban Kebakaran di Tangsel Sempat Sulit Cari Kontrakan

    Punya Anak Berkebutuhan Khusus, Keluarga Korban Kebakaran di Tangsel Sempat Sulit Cari Kontrakan

    Megapolitan
    Kadishub DKI: Semua Ruas Jalan Protokol di Jakarta Layak Diterapkan ERP

    Kadishub DKI: Semua Ruas Jalan Protokol di Jakarta Layak Diterapkan ERP

    Megapolitan
    Pelaku Penyiraman Air Keras Diduga Sasar Perempuan karena Kurang Perhatian sang Kakak

    Pelaku Penyiraman Air Keras Diduga Sasar Perempuan karena Kurang Perhatian sang Kakak

    Megapolitan
    Polresta Tangerang Bentuk Satgas untuk Cegah Judi Pilkades

    Polresta Tangerang Bentuk Satgas untuk Cegah Judi Pilkades

    Megapolitan
    Anggota Fraksi PDI-P Sebut Penggusuran di Sunter Tak Sesuai Janji Kampanye Anies

    Anggota Fraksi PDI-P Sebut Penggusuran di Sunter Tak Sesuai Janji Kampanye Anies

    Megapolitan
    Pembongkaran di Sunter Agung Terus Berlangsung, Warga dan Satpol PP Terlibat Cekcok

    Pembongkaran di Sunter Agung Terus Berlangsung, Warga dan Satpol PP Terlibat Cekcok

    Megapolitan
    Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun 2020, Ini Syarat dan Cara Pindah Kelas

    Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun 2020, Ini Syarat dan Cara Pindah Kelas

    Megapolitan
    Pemkot Tangerang Alokasikan 25 Persen APBD di Sektor Pendidikan

    Pemkot Tangerang Alokasikan 25 Persen APBD di Sektor Pendidikan

    Megapolitan
    Kepala Bapenda Bekasi Irit Bicara Usai Dipanggil DPRD soal Kisruh Ormas Kelola Parkir

    Kepala Bapenda Bekasi Irit Bicara Usai Dipanggil DPRD soal Kisruh Ormas Kelola Parkir

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X