Basuki: Dikasih Rumah Enggak Mau, Orang Miskin Tahu Dirilah!

Kompas.com - 29/04/2013, 11:43 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan mengapa warga tidak mau direlokasi, padahal Pemprov DKI telah memberikan segala fasilitas untuk warga bantaran Waduk Pluit. Dia pun menegaskan akan tetap menggusur rumah-rumah yang berdiri di tanah negara tersebut.

"Dikasih rusun, enggak mau. Dikasih rumah, enggak mau. Ya, kalau miskin pada tahu dirilah!" tegas Wakil Gubernur DKI Jakarta itu di Balaikota Jakarta, Senin (29/4/2013).

Basuki mendengar informasi terakhir yang beredar bahwa warga Waduk Pluit tidak hanya menolak untuk direlokasi, tapi mereka juga menginginkan adanya pembagian lahan dengan meminta ganti rugi. Mendengar itu, dia tetap bersikukuh untuk menolaknya karena lahan itu merupakan lahan hijau milik pemerintah.

"Di Jakarta ini enggak pernah beres soal lahan. Kalau lahan negara kamu dudukin terus minta ganti rugi, mana bisa? Itu jalur hijau," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.

Oleh karena itu, mantan Bupati Belitung Timur tersebut memberikan jalan keluar terbaik bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menyejahterakan masyarakat yang hidup di bawah rata-rata. Apabila warga mendirikan bangunan ilegal di atas tanah negara, maka mau atau tidak, warga itu harus direlokasi untuk mewujudkan program unggulan Pemprov DKI.

Sementara dari sisi kesehatan, Pemprov DKI memberikan jaminan kesehatan dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi para peserta didik yang membutuhkan jaminan pendidikan.

"Kalau kamu nasibnya kurang baik dan masih miskin, kita kasih rumah, kasih pekerjaan. Anak Anda juga harus bisa kuliah, sekolah yang betul. Makanya kita terbitkan KJP. Jadi, kami fokus untuk merelokasi karena perintahnya begitu," ujar Basuki.

Selain menuding warga menempati lahan ilegal, Basuki juga menuding warga tidak membayar pajak bumi bangunan. Namun, saat Pemprov DKI akan membongkar bangunan ilegal itu, DKI diwajibkan membayar ganti rugi per meter perseginya.

Warga bantaran Waduk Pluit rencananya akan direlokasi ke Rusun Marunda, Jakarta Utara. Adapun persyaratan warga yang berhak menempati rusun itu adalah warga yang tidak memiliki tempat tinggal, warga asli DKI, memiliki Kartu Keluarga (KK), dan berpenghasilan di bawah rata-rata.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pandemi Covid-19, Gaji Pasukan Oranye hingga Pasukan Biru Tak Dipotong

    Pandemi Covid-19, Gaji Pasukan Oranye hingga Pasukan Biru Tak Dipotong

    Megapolitan
    Bekasi Jelang New Normal, Positif Covid-19 Ada 298 Kasus

    Bekasi Jelang New Normal, Positif Covid-19 Ada 298 Kasus

    Megapolitan
    Dibuka Lagi, Pelayanan SIM di Daan Mogot Dipadati Ratusan Warga

    Dibuka Lagi, Pelayanan SIM di Daan Mogot Dipadati Ratusan Warga

    Megapolitan
    UPDATE 30 Mei: Bertambah 100 Kasus, Total 7.153 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

    UPDATE 30 Mei: Bertambah 100 Kasus, Total 7.153 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

    Megapolitan
    PSBB Berakhir pada 4 Juni, Kabupaten Bekasi Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

    PSBB Berakhir pada 4 Juni, Kabupaten Bekasi Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

    Megapolitan
    Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang Ditolak

    Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang Ditolak

    Megapolitan
    Soal New Normal di Mal, Pengelola Siap Ikuti Aturan Pemerintah

    Soal New Normal di Mal, Pengelola Siap Ikuti Aturan Pemerintah

    Megapolitan
    Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

    Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

    Megapolitan
    Pengajuan SIKM Membeludak, Pemprov DKI: Banyak Warga yang Kurang Bijak

    Pengajuan SIKM Membeludak, Pemprov DKI: Banyak Warga yang Kurang Bijak

    Megapolitan
    Satpol PP DKI: Kami Tindak 97,8 Persen Laporan Pelanggaran PSBB

    Satpol PP DKI: Kami Tindak 97,8 Persen Laporan Pelanggaran PSBB

    Megapolitan
    Dua Pemuda Berboncengan Motor Tewas Setelah Menabrak Mobil

    Dua Pemuda Berboncengan Motor Tewas Setelah Menabrak Mobil

    Megapolitan
    7 Pemudik Lolos Tanpa SIKM, Dishub Perketat Check Point di Jakarta Selatan

    7 Pemudik Lolos Tanpa SIKM, Dishub Perketat Check Point di Jakarta Selatan

    Megapolitan
    Tunjangan PNS DKI Dipangkas 25 Persen, Mengapa THR TGUPP Tetap Penuh?

    Tunjangan PNS DKI Dipangkas 25 Persen, Mengapa THR TGUPP Tetap Penuh?

    Megapolitan
    Viral Unggahan Warga Jual Paket Bantuan Sembako di Facebook, Ini Penjelasan Penjualnya

    Viral Unggahan Warga Jual Paket Bantuan Sembako di Facebook, Ini Penjelasan Penjualnya

    Megapolitan
    Pengalaman Dirut Baru Transjakarta Sardjono Jhony: Pilot, CEO Merpati, hingga Bos di Angkasa Pura I

    Pengalaman Dirut Baru Transjakarta Sardjono Jhony: Pilot, CEO Merpati, hingga Bos di Angkasa Pura I

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X