Kompas.com - 29/04/2013, 19:17 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengacara Anas Urbaningrum, Carrel Ticualu, mempertanyakan keberadaan keluarga Nazaruddin dalam daftar bakal calon legislatif Partai Demokrat. Menurutnya, banyak kader Demokrat yang lebih bersih.

"Ada dua keluarga Nazaruddin. Dua-duanya nomor 1 di daerah pemilihannya masing-masing. Ini ada bargaining (tawar-menawar) Nazaruddin dengan petinggi Demokrat," tuding Carrel di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (29/4/2013). Dia menyambangi Gedung KPK untuk mengantarkan surat keterangan yang isinya mengatakan Anas tidak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK karena sakit.

"Kenapa kalau keluarga Nazaruddin yang sudah mengobrak-abrik Demokrat masih mendapatkan tempat nomor 1 di dapil masing-masing? Ada apa ini? Sementara saya pribadi kader dari 2005 dan pengurus harian Partai Demokrat justru tersingkir? Yang tersingkir cukup banyak?" ujar Carrel yang namanya dicoret dari daftar bakal calon legislatif.

Dia juga menganggap penetapan Anas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang merupakan rekayasa. Ada skenario yang melatarbelakangi proses hukum tersebut.

"Sekarang terbukti dan terungkap, apa yang melatarbelakanginya, salah satunya terkait pencalonan bacaleg (bakal calon legislatif), banyak loyalis Anas yang tersingkir," ucapnya.

Seperti diketahui, dugaan keterlibatan Anas dalam kasus Hambalang pertama kali diungkapkan Nazaruddin. KPK kemudian melakukan penyelidikan dan menetapkan Anas sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang.

Dua keluarga Nazaruddin yang masuk dalam daftar bakal calon legislatif adalah M Nasir dan Ayub Khan. M Nasir adalah adik Nazaruddin, sedangkan Ayub Khan adalah sepupu Nazaruddin.

Nama Nasir sebelumnya sempat disebut-sebut dalam kasus yang melibatkan kakaknya dan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang sebagai anggota dewan. Lalu, apa alasan Partai Demokrat tetap memasang Nasir sebagai caleg? Baca: Adik Nazaruddin Jadi Caleg Demokrat, Apa Alasannya?

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Butuh Biaya Rp 501 Triliun, Bagaimana Skema Pendanaan Pembangunan Ibu Kota 'Nusantara'?

Butuh Biaya Rp 501 Triliun, Bagaimana Skema Pendanaan Pembangunan Ibu Kota "Nusantara"?

Nasional
BNPB Tegaskan Kabar Kasatgas Covid-19 Suharyanto ke Israel Hoaks

BNPB Tegaskan Kabar Kasatgas Covid-19 Suharyanto ke Israel Hoaks

Nasional
Ferdinand Hutahaean Ajukan Penagguhan Penahanan, Ini Kata Polri

Ferdinand Hutahaean Ajukan Penagguhan Penahanan, Ini Kata Polri

Nasional
DPR-Pemerintah Diminta Segera Bahas dan Sahkan RUU TPKS

DPR-Pemerintah Diminta Segera Bahas dan Sahkan RUU TPKS

Nasional
Jakarta Disebut Bakal Tetap Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Jakarta Disebut Bakal Tetap Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Nasional
Dewas KPK Sebut Ada Laporan Baru Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Dewas KPK Sebut Ada Laporan Baru Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Nasional
Resmi Dinamai 'Nusantara', Berapa Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Baru?

Resmi Dinamai "Nusantara", Berapa Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Baru?

Nasional
RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tapi...

RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tapi...

Nasional
TNI AL Tangkap 8 Kapal Pencuri Batu Bara

TNI AL Tangkap 8 Kapal Pencuri Batu Bara

Nasional
Eks Direktur Keuangan dan Investasi PT Jasindo Divonis 4 Tahun Penjara

Eks Direktur Keuangan dan Investasi PT Jasindo Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Berkurang Jadi 138, Ini Daftar Wilayah Luar Jawa-Bali Berstatus PPKM Level 2

Berkurang Jadi 138, Ini Daftar Wilayah Luar Jawa-Bali Berstatus PPKM Level 2

Nasional
KPK Optimistis Dakwaan Jaksa Kasus Pembayaran Fiktif Penutupan Asuransi BP Migas-KKKS Terbukti

KPK Optimistis Dakwaan Jaksa Kasus Pembayaran Fiktif Penutupan Asuransi BP Migas-KKKS Terbukti

Nasional
Bareskrim Musnahkan 244 Kg Sabu hingga 13,8 Kg Ganja, Sitaan dari 8 Kasus

Bareskrim Musnahkan 244 Kg Sabu hingga 13,8 Kg Ganja, Sitaan dari 8 Kasus

Nasional
Ketuk Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Ketuk Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Nasional
Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.