Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Tak Ajukan Caleg Artis

Kompas.com - 30/04/2013, 06:40 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah tren partai mengajukan calon anggota legislatif, Partai Keadilan Sejahtera kembali menegaskan tidak mengajukan satu pun caleg dari kalangan pesohor untuk Pemilu 2014 ini. Meski sebagian selebritis itu punya kemampuan, tetapi mereka sulit memenuhi syarat rekam jejak bagus dan loyal pada partai, serta diterima oleh kader.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman, mengungkapkan itu di Jakarta, Senin (29/4).

Pada Pemilu 2014, sejumlah partai politik kembali mengajukan calon anggota legislatif (caleg) dari kalangan pesohor, seperti penyanyi, bintang iklan, dan pemain film atau sinetron. Mereka masuk daftar caleg sementara (DCS) yang disetorkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mohamad Sohibul Iman menjelaskan, PKS sejak awal dideklarasikan sebagai partai kader sehingga menggunakan tatacara kader dalam rekrutmen caleg. Untuk itu, partai menetapkan tiga kriteria. Pertama, caleg harus memiliki kemampuan sesuai kebutuhan di parlemen.

Kedua, punya rekam jejak moral dan loyalitas pada partai. Ketiga, setiap caleg mesti diterima oleh kader partai yang dijajaki lewat pemilihan internal raya. Para pesohor sulit memenuhi tiga syarat itu sekaligus, terutama rekam jejak loyal pada partai dan diterima kader.

"Bagaimana pesohor punya loyalitas partai, kalau mereka dicomot begitu saja di tengah jalan," katanya. Sohibul Iman tidak menampik bahwa kalangan pesohor memiliki popularitas yang merupakan modal besar untuk terpilih dalam pemilu legislatif secara langsung dengan sistem suara terbanyak.

Namun, popularitas saja dianggap tidak cukup untuk menjadikan seseorang sebagai legislatif yang berkualitas. Meski demikian, PKS tetap membuka diri terhadap tokoh-tokoh dari luar kader sendiri.

"Kami tidak menutup sama sekali hadirnya tokoh-tokoh berkualitas dan bereputasi baik, seperti dari jalur Dewan Pakar, baik di pusat maupun daerah. Jadi, kami tetap seimbangkan antara kaderisasi dan perluasan," katanya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com