Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Tak Ajukan Caleg Artis

Kompas.com - 30/04/2013, 06:40 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah tren partai mengajukan calon anggota legislatif, Partai Keadilan Sejahtera kembali menegaskan tidak mengajukan satu pun caleg dari kalangan pesohor untuk Pemilu 2014 ini. Meski sebagian selebritis itu punya kemampuan, tetapi mereka sulit memenuhi syarat rekam jejak bagus dan loyal pada partai, serta diterima oleh kader.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman, mengungkapkan itu di Jakarta, Senin (29/4).

Pada Pemilu 2014, sejumlah partai politik kembali mengajukan calon anggota legislatif (caleg) dari kalangan pesohor, seperti penyanyi, bintang iklan, dan pemain film atau sinetron. Mereka masuk daftar caleg sementara (DCS) yang disetorkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mohamad Sohibul Iman menjelaskan, PKS sejak awal dideklarasikan sebagai partai kader sehingga menggunakan tatacara kader dalam rekrutmen caleg. Untuk itu, partai menetapkan tiga kriteria. Pertama, caleg harus memiliki kemampuan sesuai kebutuhan di parlemen.

Kedua, punya rekam jejak moral dan loyalitas pada partai. Ketiga, setiap caleg mesti diterima oleh kader partai yang dijajaki lewat pemilihan internal raya. Para pesohor sulit memenuhi tiga syarat itu sekaligus, terutama rekam jejak loyal pada partai dan diterima kader.

"Bagaimana pesohor punya loyalitas partai, kalau mereka dicomot begitu saja di tengah jalan," katanya. Sohibul Iman tidak menampik bahwa kalangan pesohor memiliki popularitas yang merupakan modal besar untuk terpilih dalam pemilu legislatif secara langsung dengan sistem suara terbanyak.

Namun, popularitas saja dianggap tidak cukup untuk menjadikan seseorang sebagai legislatif yang berkualitas. Meski demikian, PKS tetap membuka diri terhadap tokoh-tokoh dari luar kader sendiri.

"Kami tidak menutup sama sekali hadirnya tokoh-tokoh berkualitas dan bereputasi baik, seperti dari jalur Dewan Pakar, baik di pusat maupun daerah. Jadi, kami tetap seimbangkan antara kaderisasi dan perluasan," katanya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com