Kompas.com - 30/04/2013, 21:00 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate, Ari Nurcahyo menilai, maraknya kasus bakal caleg ganda di dalam partai politik menunjukkan adanya kesalahan dalam sistem administrasi partai. Namun di sisi lain, tidak menutup kemungkinan jika kasus tersebut terjadi karena adanya unsur kesengajaan.

Ari mengatakan, dari sisi administrasi, parpol seolah tidak siap menjadi peserta Pemilu 2014 mendatang. Sebagian parpol dipandang tidak mempersiapkan kebutuhan pemilu jauh-jauh hari, mulai dari sistem komputerisasi database caleg yang akan diusung. Padahal, persiapan ini sendiri juga diperlukan untuk menghindari adanya stigma caleg karbitan yang diusung parpol.

"Paling tidak sekarang sistem pendataan partai menggunakan komputer. Komputer bisa mencegah dua nama berulang. Kalau masih ada yang berulang, itu berarti pengelolaannya yang buruk," kata Ari melalui pesan singkatnya, Selasa (30/4/2013).

Sementara itu, dilihat dari segi kesengajaan, menurutnya, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam hal ini, yaitu kesengajaan oleh parpol atau oleh caleg. Jika unsur kesengajaan itu dilakukan oleh caleg, maka yang harus dikoreksi adalah manajemen rekruitmen parpol. Namun jika kesengajaan itu dilakukan oleh parpol maka itu sudah termasuk kecurangan politik.

Seperti diketahui, Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (FORMAPPI) menemukan 14 nama bakal calon anggota legilatif (caleg) yang terindikasi sebagai bakal caleg ganda. Dari 14 nama tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa menempati posisi teratas penyumbang bakal caleg ganda terbanyak. Bahkan, di dalam partai itu, juga terdapat bakal caleg perempuan yang maju di dalam tiga Daerah Pemilihan (Dapil) sekaligus.

Menanggapi hal itu, Ari mengatakan, seharusnya kasus bakal caleg ganda untuk perempuan tidak perlu terjadi. Pasalnya, jumlah perempuan dalam bakal caleg jauh lebih sedikit daripada jumlah laki-laki. "Apalagi perempuan yang katakanlah mencoba hanya 30 persen, (sehingga) lebih mudah diidentifikasi," ujarnya.

Ari menghimbau, KPU harus menindak tegas partai serta caleg yang terindikasi ganda. Terlepas dari itu kesalahan administrasi atau kesengajaan, menurutnya, KPU memiliki wewenang untuk untuk mencoret setiap nama caleg ganda, sebelum merilis Daftar Caleg Tetap (DCT).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

    Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

    Nasional
    Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

    Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

    Nasional
    Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

    Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

    Nasional
    Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

    Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

    UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

    Nasional
    PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

    PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

    Nasional
    Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

    Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

    Nasional
    Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

    Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

    Nasional
    UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

    UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

    Nasional
    UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

    UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

    Nasional
    PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

    PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

    Nasional
    Antara Jokowi dan Haji Isam...

    Antara Jokowi dan Haji Isam...

    Nasional
    UPDATE 23 Oktoberr: 14.803 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 23 Oktoberr: 14.803 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 23 Oktober: Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 23, Total Jadi 143.176

    UPDATE 23 Oktober: Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 23, Total Jadi 143.176

    Nasional
    UPDATE 23 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.081.417, Tambah 1.066

    UPDATE 23 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.081.417, Tambah 1.066

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.