Kompas.com - 30/04/2013, 21:38 WIB
EditorAgus Mulyadi

SEMARANG, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Jawa Tengah, Agus Tusono, mengharapkan agar peringatan Hari Buruh setiap tanggal 1 Mei di provinsi itu tidak dipolitisasi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

"Semoga peringatan Hari Buruh tahun ini di Jateng tidak dipolitisasi untuk kepentingan Pemilihan Gubernur Jateng yang akan dilaksanakan pada 26 Mei 2013, dan benar-benar memperjuangkan para buruh serta tidak anarkis," kata Agus di Semarang, Selasa (30/4/2013).

Agus menjelaskan ada empat tuntutan utama yang akan disampaikan para buruh pada peringatan Hari Buruh tanggal 1 Mei 2013 di Jateng.

"Tuntutan pertama adalah penghapusan outsourcing atau alih daya, pelaksanaan badan penyelenggara jaminan sosial, menolak upah murah, dan penghapusan union busting atau pemberangusan serikat pekerja," ujarnya.

Terkait dengan tuntutan para buruh tersebut, pihaknya terus berupaya agar para buruh dan pengusaha tidak ada yang merasa dirugikan.

"Ada sebanyak 21.502 perusahaan dan 1,5 juta di Jateng dan berdasarkan laporan yang kami terima rata-rata semuanya kondusif, tanpa ada permasalahan yang berarti menyangkut para buruh," katanya.

Menurut dia, ada dua permasalahan pokok yang saat ini dihadapi oleh para buruh yakni kesejahteraan buruh dan jaminan kesehatan yang diterima buruh.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dua hal tersebut yang harus secepatnya ditangani dengan melakukan kajian mendalam dan melibatkan sejumlah pihak terkait," ujarnya.

Ia mengungkapkan, selama tahun 2012 ada sebanyak 349 kasus terkait buruh yang diterima Disnakertransduk Jateng dengan rincian 45 kasus perselisihan hak, 24 kasus perselisihan kepentingan, dan 280 kasus pemutusan hubungan kerja.

"Sebanyak 283 kasus tersebut dapat diselesaikan dengan mediasi, sedangkan sisanya diselesaikan dengan perundingan bipartit yang melibatkan pekerja dan pengusaha," kata Agus.

Pada periode Januari hingga Februari 2013, katanya, tercatat 80 kasus yang terdiri atas delapan kasus perselisihan hak, empat kasus perselisihan kepentingan, dan 68 kasus PHK. "Enam puluh kasus diselesaikan dengan mediasi dan sisanya secara bipartit," ujar Agus.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.