Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bacaleg Ganda, Nurul Arifin: Yang Nakal Itu Calegnya

Kompas.com - 30/04/2013, 22:02 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekjen Partai Golkar Nurul Arifin menilai, munculnya nama bakal calon anggota legislatif (caleg) ganda bukanlah merupakan kesalahan partai politik peserta pemilu. Kesalahan itu murni dilakukan oleh bakal caleg yang tengah mencoba peruntungan. Komisi Pemilihan Umum pun diharapkan mengambil sikap atas kasus ini.

"Seharusnya yang bertanggung jawab secara moral adalah yang bersangkutan (caleg). Karena saya yakin, partai tidak tahu," kata Nurul seusai menghadiri acara bedah buku Basa-basi Dana Kampanye di Hotel Santika Premiere, Jakarta (30/4/2013).

Secara administratif, anggota Komisi I DPR RI ini mengungkapkan, selama ini parpol hanya menerima berkas yang diserahkan oleh setiap bakal caleg yang akan maju. Parpol tidak pernah melakukan kroscek terhadap setiap calon yang juga maju dari partai lain, berikut juga caleg yang maju dari dapil lain.

"Seribu persen salah orang yang bersangkutan. Karena dia (caleg) pasti ada unsur gambling-nya. Berharap KPU lalai, berharap tidak terdeteksi, dan main dua kaki. Seandainya partai yang satu tidak menerima dia sebagai caleg. Jadi yang nakal itu calegnya," tegasnya.

Ia menambahkan, caleg yang maju di dua dapil yang beda dalam satu partai atau maju dari dua partai berbeda tidak memiliki moral. "Moralnya itu gimana? Itu baru jadi caleg, gimana kalau sudah jadi anggota Dewan?" ungkapnya.

"Injury time"

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan Masyarakat untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berbeda pendapat dengan Nurul. Menurutnya, banyaknya kasus bakal caleg ganda yang terjadi merupakan indikasi jika parpol baru mempersiapkan kadernya di saat-saat terakhir (injury time) penyerahan daftar bakal caleg ke KPU.

"Bisa jadi ada kesalahan teknis (karena) proses yang terburu-buru. Pertanyaannya, kenapa tergesa-gesa dan buru-buru? Berarti memang partai (persiapannya) injury time sehingga tidak bisa lakukan kontrol terhadap administrasi partai," katanya.

Namun, Titi juga mempertimbangkan faktor individu caleg. "Mestinya partai terhadap caleg yang dicalonkan lebih dari satu partai, bertindak tegas, karena ini soal loyalitas dan ideologi partai," katanya.

Sebelumnya, Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) menemukan 14 nama bakal caleg yang terindikasi sebagai bakal caleg ganda. Nama mereka terdaftar di dua partai atau dua dapil dalam satu partai. Dari 14 nama tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa menempati posisi teratas penyumbang bakal caleg ganda terbanyak. Selengkapnya tentang berita bakal caleg ganda baca: 14 Nama Bakal Caleg Terindikasi Ganda

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Nasional
    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Nasional
    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Nasional
    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com