Basuki: Satpol PP Tegas dan Manusiawi

Jakarta, Kompas - Memasuki usia 63 tahun, institusi Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta berupaya menghadirkan wajah yang kian bersahabat bagi warga. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menghendaki agar anggota satpol PP tegas bertindak, tetapi tetap manusiawi.

Bagi institusi tersebut, kehendak Jokowi bagaikan buah simalakama. ”Menegakkan peraturan daerah (perda) sekaligus menjaga kemanusiaan. Tidak kasar, tetapi memberi keteladanan. Melindungi, bukan menjadi musuh,” demikian narasi yang disampaikan saat peringatan hari jadi satuan polisi pamong praja (satpol PP) di lapangan Monumen Nasional, Selasa (30/4).

Dalam sebuah pergelaran gerak dan tari, diungkapkan betapa Jakarta yang semrawut, kumuh, dan kotor menjadi tanggung jawab satpol PP. Sumber kesemrawutan, kekumuhan, dan kekotoran adalah warga yang juga harus mereka lindungi. Kesan yang sering kali timbul, satpol PP menjadi ”musuh” warga, terutama pedagang kaki lima (PKL) dan pemukim di bantaran kali. Kesan itulah yang ingin dihapus.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, selaku inspektur upacara dalam apel besar peringatan hari jadi satpol PP, mengatakan, anggota satpol PP kini harus ikut menjadi bagian dari solusi persoalan ketertiban umum.

”Satpol PP memang harus tegas, tetapi juga harus manusiawi dalam bertindak. Namun, mereka tidak boleh kompromi dengan pelanggaran perda. Kini, satpol PP juga harus ikut mencari solusi,” ujar Basuki.

Misalnya, untuk persoalan PKL, satpol PP dapat ikut mencarikan tempat bagi PKL yang dapat dibeli Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta supaya dapat menjadi tempat berdagang yang resmi dan tidak mengganggu lalu lintas.

”Prinsip PKL itu sederhana. Mereka mendekat ke keramaian. Nah, keramaian itu ada di pinggir jalan. Namun, karena mengganggu ketertiban umum, harus kita carikan tempat, lalu kita pindahkan,” kata Basuki.

Namun, Basuki mengatakan agar anggota satpol PP tidak ragu menggusur PKL yang bandel. Jika ada PKL bandel dibiarkan, Jakarta akan menjadi kumuh.

Tugas tambahan

Tak hanya urusan PKL, Jokowi kini memberikan tugas tambahan bagi satpol PP, antara lain, menjaga tempat-tempat yang rawan terjadi tindak kriminalitas dan membantu pihak dinas perhubungan mengatur lalu lintas. Satpol PP ditempatkan di Kanal Timur yang kini ramai dikunjungi warga. Satpol PP juga ditempatkan di terminal, pasar, dan tempat keramaian lain. Jokowi juga berencana menempatkan satpol PP di halte-halte bus transjakarta ketika nanti bus beroperasi 24 jam.

Mengenai tugas tambahan ini, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso mengakui bahwa tugas itu belum terlaksana secara maksimal. Keterbatasan jumlah personel menjadi salah satu alasannya.

”Jumlah personel 6.120 orang, tetapi jumlah riil tidak sebanyak itu karena banyak personel diperbantukan di berbagai instansi,” kata Kukuh.

Menurut Kukuh, satpol PP selalu hadir di titik-titik kemacetan, tetapi karena jumlahnya sedikit, sepertinya jadi tidak kelihatan. Keterbatasan jumlah personel juga tidak memungkinkan mereka menjangkau semua tempat di Jakarta. Penerapan giliran jam kerja juga tidak memungkinkan karena jumlah personel terbatas.

Satpol PP pun kini tidak dibekali ”senjata”. Pentungan yang menjadi senjata andalan satpol PP telah ditarik oleh Jokowi.

Mereka kini hanya mengandalkan bela diri untuk menghadapi situasi yang berpotensi melibatkan adu fisik. Modal terbesar satpol PP kini pun lebih banyak berupa dialog dan pendekatan kepada warga.

”Latihan yang baik. Yang perutnya mulai buncit harus lari lebih banyak dan kurangi makan nasi. Kalau enggak, bagaimana mau mengejar orang?” ujar Basuki. (FRO)