DPR Harus Tangkap Aspirasi Buruh

JAKARTA, KOMPAS.com — DPR diminta mampu menangkap aspirasi yang berkembang di kalangan buruh jika DPR memang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Demikian dikatakan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang di Jakarta, Rabu (1/5/2013).

Banyaknya aspirasi yang disampaikan melalui demonstrasi adalah cermin mampetnya saluran aspirasi melalui DPR atau DPR tidak peduli dengan nasib kaum buruh sehingga mereka menempuh jalur sendiri yang lebih efektif.

"Soal upah misalnya, ini selalu dituntut buruh, padahal sudah ditetapkan upah minimum di setiap wilayah, tetapi karena penegakan hukum lemah, hal itu tidak bisa dijalankan. Akibatnya, buruh dirugikan. Demikian juga soal lainnya, seperti Sistem Jaminan Sosial Nasional," kata Sebastian.

Formappi menilai, Komisi IX DPR RI terlihat kurang peduli terhadap buruh, belum ada undang-undang yang dihasilkan hingga sekarang. Tidak heran jika buruh enggan berdialog dengan DPR, padahal seharusnya buruh percaya pada Komisi IX DPR.

"Seharusnya sebelum tuntutan disampaikan di jalanan, didialogkan terlebih dahulu dengan DPR, tetapi karena DPR tidak dipercaya maka DPR diabaikan buruh," kata Sebastian.