Jokowi: Korupsi karena Tak Ada Pengawasan Intens

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menanggapi terkait kemungkinan adanya korupsi dalam proyek Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang dan dugaan korupsi pengadaan kendaraan mobil toilet atau toilet portabel jenis VVIP besar dan toilet kecil pada Dinas Kebersihan DKI. Menurutnya, kedua dugaan korupsi itu muncul karena tidak ada pengawasan intens di masa sebelumnya.

"Sekarang ini bagaimana, sudah dipagari tinggi juga masih menilap (korupsi)," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (2/5/2013).

Menurut Jokowi, aturan tegas dengan cek di lapangan harus dipadukan. Cara itu yang dianggapnya paling bisa mengeluarkan hasil memuaskan. Di satu sisi, proyek berjalan sesuai dan di sisi lain anggaran yang digunakan juga terdeteksi jelas.

Jokowi menyerahkan kedua dugaan korupsi itu kepada pihak auditor dan penegak hukum. "Ke depan, perencanaannya harus lebih jelas, dikontrol harian," ujarnya.

Proyek JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang sempat terhenti karena anggaran. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, proyek tersebut harus diaudit. Setelah BPK mengizinkan, proyek dilanjutkan kembali sambil diaudit.

Sementara terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan mobil toilet, penyidik Kejagung telah menetapkan dua orang tersangka, yakni mantan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan Pemerintah Provinsi DKI berinisial LL selaku kuasa pengguna anggaran dan pegawai negeri sipil inisial A selaku ketua panitia pengadaan barang dan jasa.

Pada proyek tahun anggaran 2009 tersebut, diduga ada penggelembungan harga (mark up) dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 5,3 miliar.