Terapkan Peraturan secara Terintegrasi

Kompas.com - 03/05/2013, 03:00 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Dana pembiayaan terorisme dapat berasal dari sumber yang sah atau sumber yang tidak sah. Berbagai strategi untuk melacak sumber dana tersebut harus dilakukan secara terintegrasi, antara lain memadukan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan UU No 9/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Alasannya, pengertian transaksi keuangan mencurigakan dalam UU No 8/2010 lebih luas dibandingkan dalam UU No 9/2013, antara lain termasuk transaksi keuangan yang diminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Hal itu disampaikan mantan Kepala PPATK Yunus Husein dalam seminar nasional bertema ”Implementasi UU No 9/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme” yang diselenggarakan PPATK, Kamis (2/5), di Jakarta. Juga tampil sebagai narasumber adalah Hakim Agung Syarifuddin.

Menurut Yunus, sumber dana yang tidak sah untuk pendanaan terorisme misalnya dana dari aksi perampokan. Sumber dana yang sah misalnya dana dari sumbangan lembaga swadaya masyarakat atau dana amal.

Yunus menilai, pendeteksian aliran dana sekarang tidak mudah karena berbagai praktik yang dapat dilakukan. Misalnya, melakukan penarikan uang tunai dalam jumlah yang kecil, tetapi frekuensinya tinggi. Selain itu, identitas dan alamat dipalsukan.

Oleh karena itu, strategi yang perlu diambil antara lain mengumpulkan informasi intelijen, memonitor transaksi keuangan mencurigakan, kerja sama antarinstansi terkait di dalam negeri, dan kerja sama dengan negara-negara lain.

Syarifuddin mengatakan, dalam UU No 9/2013 diatur masalah pemblokiran dana langsung ataupun dana tidak langsung yang patut dicurigai digunakan untuk tindak pidana terorisme. Pemblokiran dilakukan oleh PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim dengan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

”Teknisnya bagaimana? Perlu peraturan MA (Mahkamah Agung),” ujarnya. Peraturan itu perlu mengatur cara penetapan pemblokiran karena pemblokiran dana terkait dengan hak-hak milik seseorang yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

Selama ini terungkap atau dicurigai ada berbagai sumber pendanaan untuk pembiayaan aksi terorisme, seperti perampokan, sumbangan, upaya pembobolan perdagangan mata uang di internet, termasuk dugaan dana terorisme dari kejahatan narkotika (narcoterrorism).

Polisi antiteror pernah mengungkap modus yang diduga dilakukan jaringan terorisme untuk mencari dana melalui penetrasi dalam perdagangan mata uang asing di internet (Kompas, 23/6/2012). (FER)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.