Kompas.com - 03/05/2013, 07:53 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Inefisiensi anggaran belanja pemerintah pusat pada 2012 mencapai Rp 72 triliun. Dana sebesar itu bisa untuk membangun delapan kali proyek rel ganda di pantai utara Jawa.

Total kementerian dan lembaga negara berjumlah 87 instansi. Pada tahun 2012, 20 instansi di antaranya mengelola 76,26 persen dari total pagu anggaran dengan temuan inefisiensi mencapai Rp 72 triliun. Inefisiensi yang dimaksud antara lain berupa duplikasi program, realisasi tak sesuai dengan tolok ukur kinerja, dan realisasi tak sesuai target.

Berdasarkan evaluasi anggaran tahun 2012 oleh Kementerian Keuangan, inefisiensi terjadi pada dua bagian. Pertama adalah bagian pengalokasian anggaran senilai Rp 61 triliun. Kedua adalah pelaksanaan program senilai Rp 11 triliun.

Inefisiensi terbesar terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Rp 10 triliun), Kepolisian Republik Indonesia (Rp 7,1 triliun), Kementerian Pekerjaan Umum (Rp 7 triliun), Kementerian Agama (Rp 6,7 triliun), dan Kementerian Perhubungan (Rp 4,9 triliun).

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yuna Farhan di Jakarta, Kamis (2/5/2013), berpendapat, inefisien anggaran dalam bentuk apa pun pada dasarnya adalah merugikan rakyat. Dana Rp 72 triliun sebagai inefisiensi tersebut adalah anggaran yang bisa digunakan untuk membangun berbagai macam proyek infrastruktur.

Anggaran Rp 72 triliun bisa untuk membangun delapan kali proyek rel ganda pantai utara Jawa. Anggaran sebesar itu bisa untuk membangun lima jalur mass rapid transit (MRT). Anggaran itu juga cukup untuk dikonversi menjadi 16 unit jembatan Suramadu di Jawa Timur.

”Ini menunjukkan ada yang salah dalam sistem penganggaran. Yang pernah kami temukan adalah banyak pengajuan anggaran di atas standar biaya yang telah ditentukan. Seharusnya dipotong, tetapi kenyataannya terus saja lewat. Tidak heran kalau pengadaan barang bisa dikorupsi,” kata Yuna.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Inefisiensi, kata Yuna, semestinya sudah dapat dimitigasi pada saat perencanaan anggaran. Adalah Kementerian Keuangan selaku penelaah yang semestinya berperan. Temuan akan bermanfaat apabila terjadi pada saat perencanaan dan langsung dikoreksi. Namun temuan setelah pelaksanaan program cenderung sia-sia kecuali ditindaklanjuti menjadi kasus hukum atau berimplikasi pada sanksi.

Dalam bahan paparannya saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Selasa lalu, Pelaksana Tugas Menteri Keuangan Hatta Rajasa, menyatakan, pemerintah telah membatasi anggaran untuk sejumlah kegiatan pada tahun 2014. Pembatasan itu di antaranya adalah perjalanan dinas dalam dan luar negeri, rapat dan pertemuan di luar kantor, honorarium tim, dan pembangunan gedung baru yang tak langsung menunjang tugas dan fungsi kementerian serta lembaga. (LAS/RYO)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.