Jokowi: Pengusaha Ganjal Relokasi di Waduk Pluit

Kompas.com - 03/05/2013, 11:31 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya membocorkan sedikit informasi mengapa relokasi warga di Waduk Pluit masih terganjal. Menurutnya, ada pihak ketiga yang coba mengganggu jalannya proses relokasi warga dari waduk tersebut ke rumah susun.

Mantan Wali Kota Surakarta ini menegaskan, dirinya sudah sangat intens melakukan komunikasi sebagai upaya pendekatan dengan warga. Dalam setiap pertemuan itu, dia selalu menyampaikan niat untuk menormalisasikan waduk tersebut.

"Masalahnya ada pihak ketiga yang ikut masuk (mengganggu), karena di situ ada pertarungan usaha besar. Yang ribut-ribut itu bukan masyarakat, ini kan ada kepentingan bisnis, sudah diklaim oleh usaha, kita ngertilah," kata Jokowi, saat meninjau Lokasi Binaan Makasar (Pasar Embrio), Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Jumat (3/5/2013).

Sebelumnya, Jokowi menyatakan proses relokasi warga di waduk tersebut bersifat mutlak. Pasalnya, fungsi Waduk Pluit akan dikembalikan sebagai waduk terbesar di Jakarta untuk mengontrol potensi banjir dan ketersediaan sumber air cadangan.


Area Waduk Pluit awalnya memiliki luas 80 hektar. Namun, saat ini wilayahnya menyusut tersisa 60 hektar akibat banyaknya warga yang mendirikan bangunan secara ilegal. Kedalaman waduk juga terkena imbas, saat ini hanya sekitar dua meter dari kedalaman ideal di atas lima meter.

Proses relokasi akan diimbangi dengan solusi permanen, yakni pembangunan rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara. Warga Waduk Pluit akan langsung direlokasi ketika unit rusun telah siap dihuni.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Besok, Pembahasan APBD DKI 2020 Akan Dimulai di Masing-masing Komisi

    Besok, Pembahasan APBD DKI 2020 Akan Dimulai di Masing-masing Komisi

    Megapolitan
    Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Ditanggapi Pesimistis Jurnalis

    Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Ditanggapi Pesimistis Jurnalis

    Megapolitan
    NP, Ibu yang Bunuh Anaknya di Kebon Jeruk Dikenal sebagai Sosok Tertutup

    NP, Ibu yang Bunuh Anaknya di Kebon Jeruk Dikenal sebagai Sosok Tertutup

    Megapolitan
    Pemprov DKI Siapkan 4 Desain Penataan Trotoar

    Pemprov DKI Siapkan 4 Desain Penataan Trotoar

    Megapolitan
    52 Rumah di Bidara Cina Terbakar

    52 Rumah di Bidara Cina Terbakar

    Megapolitan
    Jadi Ajudan Ma'ruf, Kombes Sabilul Dikenal sebagai Polisi Santri yang Dekat dengan Warga

    Jadi Ajudan Ma'ruf, Kombes Sabilul Dikenal sebagai Polisi Santri yang Dekat dengan Warga

    Megapolitan
    Minta Bertemu Jokowi, Ini Isi 9 Pesan yang Akan Disampaikan BEM SI

    Minta Bertemu Jokowi, Ini Isi 9 Pesan yang Akan Disampaikan BEM SI

    Megapolitan
    Soal Kampung Akuarium, Ketua DPRD DKI Minta Anies Teruskan Kebijakan Ahok

    Soal Kampung Akuarium, Ketua DPRD DKI Minta Anies Teruskan Kebijakan Ahok

    Megapolitan
    Bunga Bangkai Muncul di Tanah Lapang Hebohkan Warga Ciputat

    Bunga Bangkai Muncul di Tanah Lapang Hebohkan Warga Ciputat

    Megapolitan
    Kenangan Tetangga akan Sosok Ma'ruf Amin, Pengajian Rutin hingga Lari Pagi

    Kenangan Tetangga akan Sosok Ma'ruf Amin, Pengajian Rutin hingga Lari Pagi

    Megapolitan
    Ahmad Syaikhu Harus Mundur dari DPR Setelah Sah Jadi Cawagub DKI

    Ahmad Syaikhu Harus Mundur dari DPR Setelah Sah Jadi Cawagub DKI

    Megapolitan
    Besi Keropos dan Kelebihan Beban Kabel Diduga Jadi Penyebab Tiang Listrik Roboh di Kebon Jeruk

    Besi Keropos dan Kelebihan Beban Kabel Diduga Jadi Penyebab Tiang Listrik Roboh di Kebon Jeruk

    Megapolitan
    Pemprov DKI: Baru 16 Persen Trotoar di Jakarta yang Ditata

    Pemprov DKI: Baru 16 Persen Trotoar di Jakarta yang Ditata

    Megapolitan
    Nadiem Jadi Menteri, Pengemudi Ojol: Semoga Keluh Kesah Kita Mudah Didengar Pemerintah

    Nadiem Jadi Menteri, Pengemudi Ojol: Semoga Keluh Kesah Kita Mudah Didengar Pemerintah

    Megapolitan
    Mahasiswa Bubar, Arus Lalu Lintas Sekitar Istana Merdeka Normal Kembali

    Mahasiswa Bubar, Arus Lalu Lintas Sekitar Istana Merdeka Normal Kembali

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X