JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya membocorkan sedikit informasi mengapa relokasi warga di Waduk Pluit masih terganjal. Menurutnya, ada pihak ketiga yang coba mengganggu jalannya proses relokasi warga dari waduk tersebut ke rumah susun.
Mantan Wali Kota Surakarta ini menegaskan, dirinya sudah sangat intens melakukan komunikasi sebagai upaya pendekatan dengan warga. Dalam setiap pertemuan itu, dia selalu menyampaikan niat untuk menormalisasikan waduk tersebut.
"Masalahnya ada pihak ketiga yang ikut masuk (mengganggu), karena di situ ada pertarungan usaha besar. Yang ribut-ribut itu bukan masyarakat, ini kan ada kepentingan bisnis, sudah diklaim oleh usaha, kita ngertilah," kata Jokowi, saat meninjau Lokasi Binaan Makasar (Pasar Embrio), Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Jumat (3/5/2013).
Sebelumnya, Jokowi menyatakan proses relokasi warga di waduk tersebut bersifat mutlak. Pasalnya, fungsi Waduk Pluit akan dikembalikan sebagai waduk terbesar di Jakarta untuk mengontrol potensi banjir dan ketersediaan sumber air cadangan.
Area Waduk Pluit awalnya memiliki luas 80 hektar. Namun, saat ini wilayahnya menyusut tersisa 60 hektar akibat banyaknya warga yang mendirikan bangunan secara ilegal. Kedalaman waduk juga terkena imbas, saat ini hanya sekitar dua meter dari kedalaman ideal di atas lima meter.
Proses relokasi akan diimbangi dengan solusi permanen, yakni pembangunan rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara. Warga Waduk Pluit akan langsung direlokasi ketika unit rusun telah siap dihuni.
