Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Proyek MRT Fase 2 Dikebut

Kompas.com - 04/05/2013, 03:20 WIB

Jakarta, Kompas - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mempercepat pembangunan transportasi cepat massal (MRT). Setelah meluncurkan dimulainya megaproyek fase 1 (Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia), Kamis (2/5), pelaksanaan fase 2 (Bundaran HI-Kampung Bandan) juga dikebut.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berpandangan, megaproyek MRT ini tidak bisa ditunda-tunda lagi.

Jokowi menargetkan, akhir 2013, kontraktor untuk fase 2 sudah ditetapkan.

”Kami mendorong agar details engineering design (DED) cepat selesai agar pembangunan fase 2 pun lebih cepat,” tuturnya.

Pembangunan MRT fase 2 direncanakan sepanjang 8,1 kilometer. Berbeda dengan fase 1 yang lintasannya didesain berada di bawah tanah dan layang, seluruh lintasan pada fase 2 berada di bawah tanah. Fase 2 direncanakan mulai beroperasi tahun 2018, setahun setelah operasional fase 1 dimulai.

PT MRT Jakarta masih membahas tentang pembiayaan MRT fase 2 dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA).

Penolakan MRT layang

Sementara itu, warga Jalan Fatmawati, Panglima Polim, dan Sisingamangaraja yang tergabung dalam Masyarakat Peduli MRT, kemarin, mempertanyakan keputusan Jokowi yang akhirnya menyetujui dibangunnya MRT layang.

Sejak Kamis (2/5), mereka mempersiapkan spanduk-spanduk untuk dipasang di beberapa titik di Jalan Fatmawati, seperti di Pasar Cipete dan Pasar Blok A.

Jumat siang, dengan memakai kaus merah, mereka berkonvoi menggunakan sepeda motor dan mobil. Atraksi barongsai dan ondel-ondel turut memeriahkan aksi unjuk rasa tersebut.

”Sekali lagi, kami mendukung proyek MRT, tetapi MRT di bawah tanah, bukan layang,” kata Ngadiran dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia yang turut tergabung dalam Masyarakat Peduli MRT.

MRT layang diyakini bakal mengganggu estetika kawasan yang rata-rata lebarnya hanya 22 meter. Padahal, dalam aturan tata kota, untuk membangun MRT layang, lebar jalan di bawahnya minimal 40 meter. Proses pembangunan juga dikhawatirkan mengganggu aktivitas ekonomi rakyat di kawasan tersebut.

Saat mengadukan masalah keberatan terhadap rencana pembangunan MRT layang di Ombudsman Republik Indonesia, akhir Oktober 2012, Ngadiran mengatakan ada sekitar 8.000 pedagang tradisional dari sembilan pasar di Fatmawati yang khawatir terkena dampak negatif dari pembangunan MRT layang. Pasar-pasar itu antara lain Pasar Blok A, tiga lokasi pasar di kawasan Blok M, Pasar Cipete, Pasar Mede, dan ITC Fatmawati.

MRT layang Lebak Bulus-Bundaran HI yang mele- wati Fatmawati dikhawatirkan menekan jumlah kedatangan konsumen.

Beberapa orang yang turut berunjuk rasa menyatakan, Jokowi juga pernah menjanjikan akan mengkaji rencana proyek MRT ini bersama warga yang terkena dampak proyek secara langsung. Akan tetapi, tiba-tiba saja MRT layang disetujui dan segera mulai dibangun. Padahal, warga yang tinggal dan memiliki tempat usaha di sekitar lokasi proyek tetap menolaknya.

Menanggapi penolakan warga terhadap desain layang, Jokowi mengatakan bahwa itu hal biasa. Warga sah-sah saja menolak program pembangunan pemerintah.

”Ini hanya masalah komunikasi. Nanti saya temui, kita bisa bicarakan,” ujarnya.

Jokowi juga telah beberapa kali menggelar dengar pendapat dengan warga dan pengamat perkotaan. (FRO/NEL)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com