Berkas Bacaleg Semua Partai di Gorontalo Bermasalah

GORONTALO, KOMPAS.com — Semua partai di Gorontalo harus memperbaiki berkas pendaftaran bakal calon anggota legislatif. Hal itu disampaikan dalam rapat pleno hasil verifikasi administrasi partai politik di kantor KPU Provinsi Gorontalo, Minggu (5/5/2013).

Ditemui seusai rapat tersebut, Ketua KPU Gorontalo Ahmad Abdullah menyatakan, kekurangan berkas terutama pada masalah administrasi seperti ada berkas yang tak dilengkapi legalisasi ijazah dari sekolah atau dinas pendidikan, serta surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba.

Selain itu, ada juga yang belum melengkapi surat keterangan terdaftar sebagai pemilih, surat pemberhentian dari pimpinan dewan atau pimpinan partai asal untuk bakal calon yang pindah partai, dan formulir yang belum ditandatangani pimpinan partai.

"Insya Allah, Selasa (7/5/2013), liaison officer (LO) semua partai akan kami undang untuk mendapatkan pemaparan soal ketidaklengkapan berkas-berkas ini," ujar Ahmad.

Dalam rapat yang dipimpin Ahmad Abdullah, serta tiga komisioner lain yaitu Djaridin Nento, MN Tuli, Verrianto Madjowa, dan Sekretaris Abdul Haris Hadju ini juga ditemukan ada seorang bacaleg yang masih di bawah umur.

Dia adalah Adelin Nasibu dari Partai Demokrat untuk daerah pemilihan (Dapil) VI. "Adelin belum cukup umur, yakni kelahiran 26 september 1993," terang Verrianto.

Verrianto melanjutkan, tim verifikasi juga menemukan satu bakal calon ganda, yakni Alwin J Naue yg terdaftar di Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Sementara itu, untuk keterwakilan perempuan, Partai Amanat Nasional baru mengajukan 20 persen dari enam kursi di Dapil IV, sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) baru memenuhi 25 persen di Dapil II.

"Partai-partai tersebut masih akan diberi kesempatan melakukan perbaikan lagi pada 9 sampai 22 Mei mendatang," ujar Verrianto.

Jumlah bakal calon yang diverifikasi KPU Provinsi Gorontalo sampai hari ini adalah sebanyak 492 orang. Mereka tersebar di enam daerah pemilihan (dapil).