Batalkan Pinjaman dari Bank Dunia, Basuki Tunggu Menteri PU

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI menunggu keputusan Kementerian Pekerjaan Umum untuk membatalkan pinjaman Bank Dunia untuk Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) atau program pengerukan saluran, sungai, dan waduk. Menurut Basuki Tjahaja Purnama, tugas Pemprov DKI hanya untuk menulis dan mengirimkan surat pengajuan penghentian pinjaman.

"Tergantung Menteri PU. Kita hanya menulis surat permohonan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota Jakarta, Senin (6/5/2013).

Basuki mengatakan kalau Pemprov DKI telah membuat dan mengurus surat pengajuan penghentian pinjaman kepada Kementerian PU dan berjanji akan dikirim secepatnya. Klausul perjanjian yang ditetapkan Bank Dunia dinilai telah memberatkan Pemprov DKI.

Dalam surat penghentian pinjaman itu, kata dia, DKI akan meminta Bank Dunia untuk meringankan syarat yang diajukan oleh Bank Dunia. DKI pun akan mengerjakan proyek tersebut dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI.

Sebelumnya, Pemprov DKI menilai dua klausul yang ditetapkan Bank Dunia memberatkan pelaksanaan proyek JEDI. Klausul pertama menyangkut waktu penyelesaian pengerukan 13 sungai yang ditetapkan selama lima tahun. Klausul kedua menyebutkan bahwa Pemprov DKI menjamin hak-hak warga di bantaran kali yang bakal digusur dengan pemberian ganti rugi berupa uang.

Proyek JEDI yang dirintis oleh gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo atau Foke, diperkirakan menelan anggaran sebesar 190 juta dollar AS. Bank Dunia memberikan pinjaman lunak kepada Pemerintah Indonesia sebesar 139 juta dollar AS. Sisanya sebesar 51 juta dollar AS akan dibebankan dari APBN dan APBD DKI.

Kementerian PU juga telah memastikan bahwa pengerjaan fisik pengerukan 11 sungai dan empat waduk di Jakarta dimulai dengan pengadaan tender fisik internasional. Tender fisik akan dimulai dengan tahap prakualifikasi dan tahap tender untuk tujuh paket kegiatan pengerukan.

Proses tender berlangsung terbuka bagi semua kontraktor. Adapun kontraktor asing yang berkeinginan mengikuti proses tender diwajibkan membentuk joint venture bersama kontraktor asal Indonesia.