Kompas.com - 07/05/2013, 13:12 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Penolakan warga Fatmawati terkait pembangunan mass rapid transit (MRT) di sepanjang Jalan Fatmawati hingga Jalan Sisimangaraja, Jakarta Selatan, disebut sebagai indikator bahwa analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) megaproyek tersebut tidak baik.

"Kalau Amdal-nya sudah bagus, pasti tidak ada resistensi dari warga Fatmawati," ujar pengamat tata kota, Nirwono Joga, saat dihubungi wartawan, Selasa (7/5/2013).

Amdal merupakan dokumen komprehensif berisi konsep, analisis, dan solusi dari pelaksana suatu proyek pembangunan terhadap hal-hal yang menjadi masalah dalam pembangunan tersebut. Sesuai peraturan, Amdal harus dibuat sebelum proyek pembangunan dilakukan. Setelah dibuat, Amdal terlebih dulu diverifikasi di Kementerian Lingkungan Hidup agar segera disosialisasikan.

Nirwono melanjutkan, Amdal tidak melulu soal analisis terkait lingkungan, tetapi juga analisis sosial. Soal pembangunan MRT yang sebelumnya diluncurkan 2 Mei 2013 lalu, warga Fatmawati menolak MRT dibangun. Mereka menganggap pembangunan MRT akan mengganggu usahanya.

"Kalau dibangun MRT di Fatmawati, mengganggu perdagangan, artinya harus ada alternatif. Jika sudah ada Amdal-nya, hal itu terjawab," ujarnya.

Pembuatan Amdal, lanjut Nirwono, merujuk pada tiga syarat, yakni syarat faktor ekologi, sosial, dan ekonomi. Jika suatu proyek pembangunan telah mengakomodasi tiga syarat tersebut, dapat dikatakan bahwa pembangunan berkelanjutan. Demikian pula sebaliknya, jika tiga syarat itu tak dipenuhi, pembangunan itu tak bisa berlanjut.

"Kalau sudah ada Amdal-nya, sosialisasinya berarti baik. Jika kondisinya seperti sekarang, berarti saya melihat ada unsur pemaksaan dari Pemerintah Provinsi DKI dan PT MRT," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Nirwono berharap, Pemprov DKI Jakarta mampu menangkap makna penolakan warga Fatmawati dengan menyosialisasikan Amdal segera mungkin. Nirwono pun mengaku tidak ingin ketiadaan Amdal dalam megaproyek MRT tersebut menjadi preseden buruk bagi profesionalitas Pemprov DKI Jakarta.

Seperti diketahui, lima hari pasca-peluncuran megaproyek MRT, Pemprov DKI Jakarta dan pelaksana proyek, yakni PT MRT, belum menerbitkan Amdal proyek miliaran rupiah itu. Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan komitmen Joko Widodo terkait Amdal. Pasalnya, Amdal MRT telah kadaluwarsa dan perlu dibuat Amdal baru sebelum pembangunan terealisasi.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.