Penolakan Warga, Indikator Amdal MRT Buruk

Kompas.com - 07/05/2013, 13:12 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Penolakan warga Fatmawati terkait pembangunan mass rapid transit (MRT) di sepanjang Jalan Fatmawati hingga Jalan Sisimangaraja, Jakarta Selatan, disebut sebagai indikator bahwa analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) megaproyek tersebut tidak baik.

"Kalau Amdal-nya sudah bagus, pasti tidak ada resistensi dari warga Fatmawati," ujar pengamat tata kota, Nirwono Joga, saat dihubungi wartawan, Selasa (7/5/2013).

Amdal merupakan dokumen komprehensif berisi konsep, analisis, dan solusi dari pelaksana suatu proyek pembangunan terhadap hal-hal yang menjadi masalah dalam pembangunan tersebut. Sesuai peraturan, Amdal harus dibuat sebelum proyek pembangunan dilakukan. Setelah dibuat, Amdal terlebih dulu diverifikasi di Kementerian Lingkungan Hidup agar segera disosialisasikan.

Nirwono melanjutkan, Amdal tidak melulu soal analisis terkait lingkungan, tetapi juga analisis sosial. Soal pembangunan MRT yang sebelumnya diluncurkan 2 Mei 2013 lalu, warga Fatmawati menolak MRT dibangun. Mereka menganggap pembangunan MRT akan mengganggu usahanya.

"Kalau dibangun MRT di Fatmawati, mengganggu perdagangan, artinya harus ada alternatif. Jika sudah ada Amdal-nya, hal itu terjawab," ujarnya.

Pembuatan Amdal, lanjut Nirwono, merujuk pada tiga syarat, yakni syarat faktor ekologi, sosial, dan ekonomi. Jika suatu proyek pembangunan telah mengakomodasi tiga syarat tersebut, dapat dikatakan bahwa pembangunan berkelanjutan. Demikian pula sebaliknya, jika tiga syarat itu tak dipenuhi, pembangunan itu tak bisa berlanjut.

"Kalau sudah ada Amdal-nya, sosialisasinya berarti baik. Jika kondisinya seperti sekarang, berarti saya melihat ada unsur pemaksaan dari Pemerintah Provinsi DKI dan PT MRT," ujarnya.

Nirwono berharap, Pemprov DKI Jakarta mampu menangkap makna penolakan warga Fatmawati dengan menyosialisasikan Amdal segera mungkin. Nirwono pun mengaku tidak ingin ketiadaan Amdal dalam megaproyek MRT tersebut menjadi preseden buruk bagi profesionalitas Pemprov DKI Jakarta.

Seperti diketahui, lima hari pasca-peluncuran megaproyek MRT, Pemprov DKI Jakarta dan pelaksana proyek, yakni PT MRT, belum menerbitkan Amdal proyek miliaran rupiah itu. Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan komitmen Joko Widodo terkait Amdal. Pasalnya, Amdal MRT telah kadaluwarsa dan perlu dibuat Amdal baru sebelum pembangunan terealisasi.

Baca tentang
    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemkot Bekasi Perpanjang Penutupan Tempat Hiburan, Bioskop, hingga Apartemen Harian

    Pemkot Bekasi Perpanjang Penutupan Tempat Hiburan, Bioskop, hingga Apartemen Harian

    Megapolitan
    Cegah Penyebaran Covid-19, Warga Jati Pulo dan Kota Bambu Utara Pasang Pagar Besi di Perbatasan Wilayah

    Cegah Penyebaran Covid-19, Warga Jati Pulo dan Kota Bambu Utara Pasang Pagar Besi di Perbatasan Wilayah

    Megapolitan
    Cegah Corona, PT MRT Jakarta Bagikan Paket Masker dan Hand Sanitizer ke Penumpang

    Cegah Corona, PT MRT Jakarta Bagikan Paket Masker dan Hand Sanitizer ke Penumpang

    Megapolitan
    UPDATE RSD Wisma Atlet 31 Maret: 413 Pasien Dirawat, 1 PDP Meningal

    UPDATE RSD Wisma Atlet 31 Maret: 413 Pasien Dirawat, 1 PDP Meningal

    Megapolitan
    Warga Berjemur di TPU Prumpung demi Tingkatkan Daya Tahan Tubuh

    Warga Berjemur di TPU Prumpung demi Tingkatkan Daya Tahan Tubuh

    Megapolitan
    Pasien Sembuh Covid-19 Terus Bertambah, Wali Kota Jakbar Imbau Warga Tetap di Rumah

    Pasien Sembuh Covid-19 Terus Bertambah, Wali Kota Jakbar Imbau Warga Tetap di Rumah

    Megapolitan
    Pengendara yang Tabrak Pejalan Kaki karena Main HP di Karawaci Belum Dijadikan Tersangka

    Pengendara yang Tabrak Pejalan Kaki karena Main HP di Karawaci Belum Dijadikan Tersangka

    Megapolitan
    Curhat Pemilik Warkop di Tengah Pandemi Covid-19, Tetap Jualan meski Sepi Pembeli

    Curhat Pemilik Warkop di Tengah Pandemi Covid-19, Tetap Jualan meski Sepi Pembeli

    Megapolitan
    Kronologi Mobil Tabrak Pejalan Kaki di Karawaci karena Pengendara Main Ponsel

    Kronologi Mobil Tabrak Pejalan Kaki di Karawaci karena Pengendara Main Ponsel

    Megapolitan
    Harapan Masyarakat jika Diberlakukan Lockdown, Jaminan Tak Kena PHK hingga Fasilitas Internet Gratis

    Harapan Masyarakat jika Diberlakukan Lockdown, Jaminan Tak Kena PHK hingga Fasilitas Internet Gratis

    Megapolitan
    Petugas Damkar Evakuasi Ular Sanca Dua Meter di Belakang Kulkas Rumah Warga Setu

    Petugas Damkar Evakuasi Ular Sanca Dua Meter di Belakang Kulkas Rumah Warga Setu

    Megapolitan
    Dindikbud Tangsel Imbau Sekolah Tetap Dibersihkan Selama Pelajar Belajar dari Rumah

    Dindikbud Tangsel Imbau Sekolah Tetap Dibersihkan Selama Pelajar Belajar dari Rumah

    Megapolitan
    Pemkot Bogor Usulkan Laboratorium IPB Jadi Tempat Penelitian Covid-19

    Pemkot Bogor Usulkan Laboratorium IPB Jadi Tempat Penelitian Covid-19

    Megapolitan
    Anies Diminta Jamin Hidup Kelompok Miskin, APD Tenaga Medis, hingga Stok Pangan Sebelum Lockdown Jakarta

    Anies Diminta Jamin Hidup Kelompok Miskin, APD Tenaga Medis, hingga Stok Pangan Sebelum Lockdown Jakarta

    Megapolitan
    Minggu Ketiga Kerja dari Rumah karena Covid-19, Polusi Udara Jakarta Membaik

    Minggu Ketiga Kerja dari Rumah karena Covid-19, Polusi Udara Jakarta Membaik

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X