Tak Ada Amdal, Warga Bisa Tuntut Jokowi

Kompas.com - 07/05/2013, 13:48 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketiadaan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dalam megaproyek mass rapid transit (MRT) yang menurut rencana dibangun di Jakarta Selatan dapat menjadi bumerang bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penanggung jawab megraproyek, yakni Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, bisa dituntut.

"Karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, warga sangat bisa menuntut," ujar pengamat tata kota, Nirwono Joga, saat dihubungi, Selasa (7/5/2013).

Amdal merupakan dokumen komprehensif berisi konsep, analisis, dan solusi dari pelaksana suatu proyek pembangunan terhadap hal-hal yang menjadi masalah dalam sebuah pembangunan. Sesuai peraturan, amdal harus dibuat sebelum proyek pembangunan dilakukan. Setelah dibuat, amdal terlebih dulu diverifikasi di Kementerian Lingkungan Hidup agar segera disosialisasikan.

Nirwono melanjutkan, berdasarkan undang-undang tersebut, sanksi yang tepat bagi pelaksana serta penanggung jawab megaproyek tersebut bisa yang paling ringan dan paling berat. Yang paling ringan, proyek itu dihentikan untuk sementara waktu dan amdal dikaji ulang. Sementara sanksi terberat, yakni pembangunan sebuah proyek tanpa amdal, bisa dihentikan.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa melepas tangan. Jika tidak ada amdal, proyek MRT wajib dikaji ulang, atau bisa saja dihentikan untuk dibuat amdal," ujar Nirwono.

Amdal hanya formalitas

Nirwono menilai, keberadaan amdal dalam suatu proyek pembangunan, apalagi pemerintah, sangat penting. Namun, di Indonesia, keberadaan amdal malah hanya menjadi syarat agar sebuah proyek pembangunan disetujui dan berjalan. Oleh sebab itu, tak jarang ada proyek pemerintah yang ditolak warga lantaran tak memiliki amdal.

"Contohnya pembangunan flyover nontol Antasari-Blok M. Sejak awal itu, kan, ditentang oleh warga. Proyek pembangunan itulah yang terang-terangan memiliki amdal buruk," ujarnya.

Seharusnya, tutur Nirwono, amdal bukan menjadi penghambat sebuah program pembangunan, tetapi menjadi aspek pendukung pembangunan. Oleh sebab itu, ia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memublikasikan amdal pada megaproyek yang direncanakan membentang dari Jalan Fatmawati hingga Jalan Sisingamangaraja itu.

Seperti diketahui, lima hari setelah megaproyek MRT diluncurkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaksana proyek, yakni PT MRT, belum menerbitkan amdal proyek miliaran rupiah itu. Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan menyangsikan komitmen Joko Widodo terkait amdal. Pasalnya, amdal MRT telah kedaluwarsa dan perlu dibuat amdal baru sebelum pembangunan terealisasi.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Dirut Sarana Jaya Terganjal Korupsi, Wagub DKI Pastikan Proyek Strategis Tetap Jalan

    Dirut Sarana Jaya Terganjal Korupsi, Wagub DKI Pastikan Proyek Strategis Tetap Jalan

    Megapolitan
    Dirut Pembangunan Sarana Jaya Dinonaktfikan, Program Rumah DP Rp 0 Diharapkan Berlanjut

    Dirut Pembangunan Sarana Jaya Dinonaktfikan, Program Rumah DP Rp 0 Diharapkan Berlanjut

    Megapolitan
    Berstatus Penyintas, Besok Wali Kota Jakarta Barat Akan Terima Vaksin Covid-19

    Berstatus Penyintas, Besok Wali Kota Jakarta Barat Akan Terima Vaksin Covid-19

    Megapolitan
    Update 8 Maret: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 1.783

    Update 8 Maret: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 1.783

    Megapolitan
    Dinas PUPR Perbaiki 14 Tanggul Rusak akibat Banjir di Kota Tangerang

    Dinas PUPR Perbaiki 14 Tanggul Rusak akibat Banjir di Kota Tangerang

    Megapolitan
    Jalan Moh Kahfi 1 Kerap Macet hingga 2 Km dan Dikeluhkan Warga, Ini Kata Camat Jagakarsa

    Jalan Moh Kahfi 1 Kerap Macet hingga 2 Km dan Dikeluhkan Warga, Ini Kata Camat Jagakarsa

    Megapolitan
    Kritik Anggaran Penataan Trotoar Rp 100 Miliar, Anggota DPRD DKI: Prioritaskan BLT Masyarakat

    Kritik Anggaran Penataan Trotoar Rp 100 Miliar, Anggota DPRD DKI: Prioritaskan BLT Masyarakat

    Megapolitan
    Percepat Vaksinasi Covid-19 bagi Lansia, Lokasi Penyuntikan Ditambah di Lippo Mall Puri Kembangan

    Percepat Vaksinasi Covid-19 bagi Lansia, Lokasi Penyuntikan Ditambah di Lippo Mall Puri Kembangan

    Megapolitan
    240 Tokoh Agama di Tangsel Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

    240 Tokoh Agama di Tangsel Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

    Megapolitan
    Kata Polda Metro Jaya soal Tuduhan Jadi Beking Mafia Tanah

    Kata Polda Metro Jaya soal Tuduhan Jadi Beking Mafia Tanah

    Megapolitan
    Mulai Besok, ASN di Jakarta Barat Terima Vaksin Covid-19

    Mulai Besok, ASN di Jakarta Barat Terima Vaksin Covid-19

    Megapolitan
    75 Jiwa Korban Kebakaran di Cakung Bakal Direlokasi ke Rumah Susun

    75 Jiwa Korban Kebakaran di Cakung Bakal Direlokasi ke Rumah Susun

    Megapolitan
    PPKM Mikro Diklaim Tekan Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Tangsel

    PPKM Mikro Diklaim Tekan Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Tangsel

    Megapolitan
    UPDATE 8 Maret: Bertambah 35, Kasus Covid-19 di Tangsel Capai 8.045

    UPDATE 8 Maret: Bertambah 35, Kasus Covid-19 di Tangsel Capai 8.045

    Megapolitan
    Harga Cabai Rawit Merah Masih Mahal, Operasi Pasar Akan Digelar di 3 Pasar di Jakbar

    Harga Cabai Rawit Merah Masih Mahal, Operasi Pasar Akan Digelar di 3 Pasar di Jakbar

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X