Tak Ada Amdal, Warga Bisa Tuntut Jokowi

Kompas.com - 07/05/2013, 13:48 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketiadaan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dalam megaproyek mass rapid transit (MRT) yang menurut rencana dibangun di Jakarta Selatan dapat menjadi bumerang bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penanggung jawab megraproyek, yakni Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, bisa dituntut.

"Karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, warga sangat bisa menuntut," ujar pengamat tata kota, Nirwono Joga, saat dihubungi, Selasa (7/5/2013).

Amdal merupakan dokumen komprehensif berisi konsep, analisis, dan solusi dari pelaksana suatu proyek pembangunan terhadap hal-hal yang menjadi masalah dalam sebuah pembangunan. Sesuai peraturan, amdal harus dibuat sebelum proyek pembangunan dilakukan. Setelah dibuat, amdal terlebih dulu diverifikasi di Kementerian Lingkungan Hidup agar segera disosialisasikan.

Nirwono melanjutkan, berdasarkan undang-undang tersebut, sanksi yang tepat bagi pelaksana serta penanggung jawab megaproyek tersebut bisa yang paling ringan dan paling berat. Yang paling ringan, proyek itu dihentikan untuk sementara waktu dan amdal dikaji ulang. Sementara sanksi terberat, yakni pembangunan sebuah proyek tanpa amdal, bisa dihentikan.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa melepas tangan. Jika tidak ada amdal, proyek MRT wajib dikaji ulang, atau bisa saja dihentikan untuk dibuat amdal," ujar Nirwono.

Amdal hanya formalitas

Nirwono menilai, keberadaan amdal dalam suatu proyek pembangunan, apalagi pemerintah, sangat penting. Namun, di Indonesia, keberadaan amdal malah hanya menjadi syarat agar sebuah proyek pembangunan disetujui dan berjalan. Oleh sebab itu, tak jarang ada proyek pemerintah yang ditolak warga lantaran tak memiliki amdal.

"Contohnya pembangunan flyover nontol Antasari-Blok M. Sejak awal itu, kan, ditentang oleh warga. Proyek pembangunan itulah yang terang-terangan memiliki amdal buruk," ujarnya.

Seharusnya, tutur Nirwono, amdal bukan menjadi penghambat sebuah program pembangunan, tetapi menjadi aspek pendukung pembangunan. Oleh sebab itu, ia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memublikasikan amdal pada megaproyek yang direncanakan membentang dari Jalan Fatmawati hingga Jalan Sisingamangaraja itu.

Seperti diketahui, lima hari setelah megaproyek MRT diluncurkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaksana proyek, yakni PT MRT, belum menerbitkan amdal proyek miliaran rupiah itu. Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan menyangsikan komitmen Joko Widodo terkait amdal. Pasalnya, amdal MRT telah kedaluwarsa dan perlu dibuat amdal baru sebelum pembangunan terealisasi.

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Buka Suara soal Reklamasi Ancol, Anies: Ini untuk Melindungui Warga dari Banjir

    Buka Suara soal Reklamasi Ancol, Anies: Ini untuk Melindungui Warga dari Banjir

    Megapolitan
    Lurah Grogol Selatan yang Dicopot Diduga Beri Pelayanan Langsung ke Djoko Tjandra Saat Bikin E-KTP

    Lurah Grogol Selatan yang Dicopot Diduga Beri Pelayanan Langsung ke Djoko Tjandra Saat Bikin E-KTP

    Megapolitan
    Polisi: Jenazah Editor Metro TV Mulai Membusuk Saat Ditemukan

    Polisi: Jenazah Editor Metro TV Mulai Membusuk Saat Ditemukan

    Megapolitan
    Usut Kasus Kematian Wartawan Metro TV, Polisi Periksa 12 Saksi

    Usut Kasus Kematian Wartawan Metro TV, Polisi Periksa 12 Saksi

    Megapolitan
    Ada Luka Tusuk di Leher dan Paha Yodi Prabowo, Editor Metro TV yang Ditemukan Tewas

    Ada Luka Tusuk di Leher dan Paha Yodi Prabowo, Editor Metro TV yang Ditemukan Tewas

    Megapolitan
    Lurah Grogol Selatan Dinilai Langgar Disiplin PNS karena Terbitkan E-KTP Djoko Tjandra

    Lurah Grogol Selatan Dinilai Langgar Disiplin PNS karena Terbitkan E-KTP Djoko Tjandra

    Megapolitan
    Fakta Eksploitasi 305 Anak oleh WN Prancis, Bisa Bahasa Indonesia hingga Rehabilitasi Korban...

    Fakta Eksploitasi 305 Anak oleh WN Prancis, Bisa Bahasa Indonesia hingga Rehabilitasi Korban...

    Megapolitan
    Fakta Tewasnya Editor Metro TV yang Ditemukan di Pinggir Tol Pesanggrahan

    Fakta Tewasnya Editor Metro TV yang Ditemukan di Pinggir Tol Pesanggrahan

    Megapolitan
    Fakta Mobil Terjun ke Kalimalang, Sopir Diduga Mengantuk yang Berujung Tewasnya Ibu dan Anak

    Fakta Mobil Terjun ke Kalimalang, Sopir Diduga Mengantuk yang Berujung Tewasnya Ibu dan Anak

    Megapolitan
    Saat Pandemi, Kelompok Tani Wanita Sunter Agung Panen Sawi 40 Kilogram

    Saat Pandemi, Kelompok Tani Wanita Sunter Agung Panen Sawi 40 Kilogram

    Megapolitan
    Fakta Tiga Pilot Ditangkap Polisi karena Pakai Sabu, Ada yang Kerja untuk Maskapai Pemerintah

    Fakta Tiga Pilot Ditangkap Polisi karena Pakai Sabu, Ada yang Kerja untuk Maskapai Pemerintah

    Megapolitan
    Pengelola Pabrik Diimbau Gelar Tes Massal untuk Cegah Penularan Covid-19

    Pengelola Pabrik Diimbau Gelar Tes Massal untuk Cegah Penularan Covid-19

    Megapolitan
    Ini Alasan Reklamasi Ancol Belum Kuat Dasar Hukumnya

    Ini Alasan Reklamasi Ancol Belum Kuat Dasar Hukumnya

    Megapolitan
    UPDATE 10 Juli: Tak Ada Penambahan Kasus, 8 Pasien Covid-19 di Kota Tangerang Sembuh

    UPDATE 10 Juli: Tak Ada Penambahan Kasus, 8 Pasien Covid-19 di Kota Tangerang Sembuh

    Megapolitan
    993 ASN Kota Tangerang Disebar untuk Awasi Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19

    993 ASN Kota Tangerang Disebar untuk Awasi Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X