Tak Ada Amdal, Warga Bisa Tuntut Jokowi

Kompas.com - 07/05/2013, 13:48 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketiadaan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dalam megaproyek mass rapid transit (MRT) yang menurut rencana dibangun di Jakarta Selatan dapat menjadi bumerang bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penanggung jawab megraproyek, yakni Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, bisa dituntut.

"Karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, warga sangat bisa menuntut," ujar pengamat tata kota, Nirwono Joga, saat dihubungi, Selasa (7/5/2013).

Amdal merupakan dokumen komprehensif berisi konsep, analisis, dan solusi dari pelaksana suatu proyek pembangunan terhadap hal-hal yang menjadi masalah dalam sebuah pembangunan. Sesuai peraturan, amdal harus dibuat sebelum proyek pembangunan dilakukan. Setelah dibuat, amdal terlebih dulu diverifikasi di Kementerian Lingkungan Hidup agar segera disosialisasikan.

Nirwono melanjutkan, berdasarkan undang-undang tersebut, sanksi yang tepat bagi pelaksana serta penanggung jawab megaproyek tersebut bisa yang paling ringan dan paling berat. Yang paling ringan, proyek itu dihentikan untuk sementara waktu dan amdal dikaji ulang. Sementara sanksi terberat, yakni pembangunan sebuah proyek tanpa amdal, bisa dihentikan.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa melepas tangan. Jika tidak ada amdal, proyek MRT wajib dikaji ulang, atau bisa saja dihentikan untuk dibuat amdal," ujar Nirwono.

Amdal hanya formalitas

Nirwono menilai, keberadaan amdal dalam suatu proyek pembangunan, apalagi pemerintah, sangat penting. Namun, di Indonesia, keberadaan amdal malah hanya menjadi syarat agar sebuah proyek pembangunan disetujui dan berjalan. Oleh sebab itu, tak jarang ada proyek pemerintah yang ditolak warga lantaran tak memiliki amdal.

"Contohnya pembangunan flyover nontol Antasari-Blok M. Sejak awal itu, kan, ditentang oleh warga. Proyek pembangunan itulah yang terang-terangan memiliki amdal buruk," ujarnya.

Seharusnya, tutur Nirwono, amdal bukan menjadi penghambat sebuah program pembangunan, tetapi menjadi aspek pendukung pembangunan. Oleh sebab itu, ia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memublikasikan amdal pada megaproyek yang direncanakan membentang dari Jalan Fatmawati hingga Jalan Sisingamangaraja itu.

Seperti diketahui, lima hari setelah megaproyek MRT diluncurkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaksana proyek, yakni PT MRT, belum menerbitkan amdal proyek miliaran rupiah itu. Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan menyangsikan komitmen Joko Widodo terkait amdal. Pasalnya, amdal MRT telah kedaluwarsa dan perlu dibuat amdal baru sebelum pembangunan terealisasi.

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Cerita Sopir Bus AKAP Bertahan karena Sepi Penumpang, Patungan Buat Makan hingga Tidur di Terminal

    Cerita Sopir Bus AKAP Bertahan karena Sepi Penumpang, Patungan Buat Makan hingga Tidur di Terminal

    Megapolitan
    Anak Korban Tabrakan di Karawaci Ulang Tahun Sehari Setelah Ayahnya Dikremasi

    Anak Korban Tabrakan di Karawaci Ulang Tahun Sehari Setelah Ayahnya Dikremasi

    Megapolitan
    Stok Darah di PMI Jakarta Selatan Masih Kurang

    Stok Darah di PMI Jakarta Selatan Masih Kurang

    Megapolitan
    Perampok Toko Emas di Tamansari Meninggal karena Covid-19

    Perampok Toko Emas di Tamansari Meninggal karena Covid-19

    Megapolitan
    Cerita Pasien Covid-19 Pertama di Bekasi Berjuang 20 Hari hingga Sembuh

    Cerita Pasien Covid-19 Pertama di Bekasi Berjuang 20 Hari hingga Sembuh

    Megapolitan
    Rapat Penyampaian Visi-Misi Cawagub DKI Hanya Akan Dihadiri 25 Orang

    Rapat Penyampaian Visi-Misi Cawagub DKI Hanya Akan Dihadiri 25 Orang

    Megapolitan
    Wali Kota Bogor Ungkap Kondisi Kesehatannya Selama Isolasi Covid-19

    Wali Kota Bogor Ungkap Kondisi Kesehatannya Selama Isolasi Covid-19

    Megapolitan
    Polisi Amankan 19 Pemuda yang Berkerumun di Palmerah dan Pasar Rumput

    Polisi Amankan 19 Pemuda yang Berkerumun di Palmerah dan Pasar Rumput

    Megapolitan
    Istri Korban Tabrakan Maut di Karawaci: Kami Mengampuni pelaku, tapi Proses Hukum Harus Berjalan

    Istri Korban Tabrakan Maut di Karawaci: Kami Mengampuni pelaku, tapi Proses Hukum Harus Berjalan

    Megapolitan
    Depok Masih Kaji PSBB, Wali Kota Minta BPTJ yang Batasi Transportasi

    Depok Masih Kaji PSBB, Wali Kota Minta BPTJ yang Batasi Transportasi

    Megapolitan
    Mengenal Kategori Baru Terkait Covid-19, Orang Tanpa Gejala

    Mengenal Kategori Baru Terkait Covid-19, Orang Tanpa Gejala

    Megapolitan
    Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Jumat Berjemaah hingga 19 April 2020

    Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Jumat Berjemaah hingga 19 April 2020

    Megapolitan
    DMI Jakarta Memperbarui Seruan Pembatasan Aktivitas di Masjid

    DMI Jakarta Memperbarui Seruan Pembatasan Aktivitas di Masjid

    Megapolitan
    Penyampaian Visi Misi Dua Cawagub DKI Digelar Pukul 13.00 WIB Nanti

    Penyampaian Visi Misi Dua Cawagub DKI Digelar Pukul 13.00 WIB Nanti

    Megapolitan
    Kena PHK Imbas Covid-19? Daftarkan Diri ke Disnakertrans untuk Dapat Insentif

    Kena PHK Imbas Covid-19? Daftarkan Diri ke Disnakertrans untuk Dapat Insentif

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X