JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat Peduli MRT membuktikan ucapan Joko Widodo bahwa penolak MRT layang hanya tiga orang adalah salah. Mereka mengumpulkan tanda tangan warga Fatmawati yang tidak menyetujui MRT layang.
Sejumlah koordinator dari Masyarakat Peduli MRT ingin membuktikan bahwa penolakan itu bukan kepentingan sekelompok pengusaha, tetapi seluruh warga yang terancam mata pencariannya. Saat ini, mereka sudah mendapatkan sekitar 300 tanda tangan.
"Kami door to door di sepanjang Cipete hingga Blok M untuk menolak pembangunan ini. Sampai saat ini saya mengumpulkan sekitar 150 orang tanda tangan. Bu Waluyo (koordinator yang lain) juga 150. Itu kami mulai dari April, sampai saat ini masih jalan," kata salah seorang koordinator dari Masyarakat Peduli MRT, Derryl Immanalie, di depan Pasar Blok A, Selasa (7/5/2013).
Menurut Derryl, di antara warga yang mereka survei, ada sejumlah warga yang menyatakan mendukung pembangunan MRT layang. Namun, Derryl menuduh, warga yang mendukung adalah pihak yang selama ini menjadi kaki tangan pihak Satpol PP dari kelurahan.
"Cuma 5-10 orang. Mereka yang selama ini dekat dengan Satpol PP," ujar Derryl, yang merupakan pemilik usaha Toko Komputer Retna di Jalan Fatmawati.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa yang menolak pembangunan MRT layang di kawasan Jakarta Selatan hanya tiga orang. Jokowi mengetahui bahwa berdasarkan keluhan warga Fatmawati yang diterimanya, poin yang menjadi keberatan pembangunan, yakni MRT elevated, dapat membuat tempat warga menjadi kumuh. Terlebih, proyek MRT itu dianggap mematikan usaha warga karena tempat yang tertutup.
