Kompas.com - 08/05/2013, 18:57 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan dana pembebasan lahan sebesar Rp 4 triliun sepanjang tahun ini. Anggaran tersebut rencananya untuk mengatasi empat permasalahan utama Ibu Kota, yaitu kemacetan, banjir, transportasi, dan penataan kawasan kumuh.

"Kita beli lahan, total menyiapkan Rp 4 triliun. Makanya kita mau bilang, dengan dana itu kita bisa kuasai lahan. Kita akan terus beli tanah," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (8/5/2013).

Basuki mengatakan, anggaran itu juga akan digunakan untuk penataan rumah di bantaran kali. Pemprov DKI juga akan membeli lahan di luar wilayah Jakarta untuk warga bantaran kali. Ia mengatakan, lahan yang akan dibeli pemerintah itu harus dekat dengan jalur kereta api sehingga memudahkan warga untuk menggunakan transportasi kereta api.

Menurut Basuki, anggaran tersebut juga akan disinkronkan dengan pembangunan transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT). Apabila warga Fatmawati masih menolak MRT karena menganggap nilai properti mereka akan turun, maka anggaran itu akan digunakan untuk membeli semua properti warga di sana.

"Pokoknya kami akan terus membeli lahan, makanya kalau warga Fatmawati merasa akan turun nilai properti mereka, ya gampang saja, kita akan beli," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.

Basuki mengakui bahwa Pemprov DKI kerap menemukan permasalahan dalam pembebasan lahan. Hal ini dapat dibuktikan dari penyerapan APBD DKI setiap tahun. Anggaran pembebasan lahan ini sering kali tak terserap atau tak digunakan karena warga menolak proses ganti rugi. Oleh karena itu, kata Basuki, sosialisasi peraturan perundang-undangan pengadaan tanah sangat diperlukan agar warga dan para pejabat tidak menyalahi aturan dalam pelaksanaan peraturan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

"UU ini akan menjadi payung hukum bagi pengadaan tanah di Jakarta. Pemprov DKI juga akan selalu menyosialisasikan UU tersebut," kata Basuki.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.