Soal JEDI, Jokowi Pilih APBD ketimbang World Bank

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan proyek normalisasi 13 sungai di DKI atau Jakarta Emergency Dredging Inisiative (JEDI) tetap dilaksanakan. Setelah sempat mempertimbangkan tentang kemungkinan meminjam dana kepada World Bank, Jokowi pun kini memastikan dana diusahakan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Ya, kalau memang terpaksa harus APBD ya APBD," ujar Jokowi di Gedung Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2013).

Meski demikian, Jokowi mengakui tidak mudah mencairkan dana yang diperkirakan mencapai 190 juta dollar AS tersebut dari APBD. Jokowi pun akan melakukan pendekatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI terlebih dahulu untuk memuluskan rencana program itu.

"Kita kan harus melakukan budgeting dulu sama dewan, aturannya memang begitu," ujarnya.

Jokowi melanjutkan, tak hanya dengan wakil rakyat di Ibu Kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun harus mengoordinasikan rencana program itu ke Kementerian Pekerjaan Umum. Mantan Wali Kota Surakarta itu mengaku ingin menyampaikan ganjalan rencana program kepada kementerian terlebih dahulu sebelum bekerja.

"Ya, biasalah, masalah administrasi, pelaksanaan lapangan. Itu saja sih masalah intinya," ujarnya.

Proyek JEDI merupakan upaya pengendalian banjir melalui normalisasi sebanyak 13 sungai d DKI Jakarta. Proyek tersebut adalah warisan dari mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo.

Realisasi proyek yang mulai digagas sejak tahun 2008 tersebut dilakukan secara bertahap dan dibagi dalam tujuh paket pengerjaan. Sesuai rencana, dari tujuh paket, tiga paket dikerjakan Pemprov DKI, dua paket dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), dan dua lainnya oleh Cipta Karya melalui bantuan dana World Bank. Setelah sempat terpendam, proyek yang tak kunjung dikerjakan oleh gubernur era Foke itu pun diwacanakan dilanjutkan kembali oleh Gubernur Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki.