Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tifatul: Fathanah dan Wanita-wanitanya Tak Ada Hubungan dengan PKS

Kompas.com - 10/05/2013, 09:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring angkat bicara soal ramainya pemberitaan terkait Ahmad Fathanah, tersangka kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang terkait kuota impor daging. Fathanah dikenal sebagai teman dekat Luthfi Hasan Ishaaq, Presiden PKS yang mundur setelah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Tifatul memberikan komentar terkait Luthfi, Fathanah, dan kasus ini dalam beberapa poin tweet-nya pada Kamis (9/5/2013) malam.

Nama Fathanah semakin ramai di pemberitaan setelah diketahui memberikan berbagai hadiah "wah" kepada sejumlah wanita. Tifatul menilai, pemberitaan selama ini terkesan menempatkan Fathanah, kasusnya, dan PKS dalam satu kesatuan. Ia menegaskan, Fathanah bukan kader PKS.

"Kaitan AF (Ahmad Fathanah) dg bbrp wanita, itu adalah tanggung jawab pribadi AF. Di luar pengetahuan pengurus PKS. Dia bukan kader PKS. Pernyataan isteri AF bu Septi, bhw AF bukan kader PKS. Ayu Azhari: AF menjanjikan kerjaan show. Vitalia: AF kasih mobil dan berlian," papar Tifatul dalam akun Twitter-nya, @tifsembiring.

"Dan wanita2 lain, terkait AF yg tidak ada hubungannya dg PKS. Kutipan media yg meng-ulang2 kata AF, LHI, Wanita2, terkesan satu kesatuan. Kesimpulan: AF bukan kader PKS, memanfaatkan LHI. Minta uang kpd Laguna, u/ kepentingan pribadi. Yg tertangkap tangan adlh AF bukan LHI," lanjutnya.

Menurut Tifatul, Fathanah, yang dianggapnya mencoreng nama PKS, memang berteman dengan Luthfi. Masih dalam tweet-nya, Tifatul mengatakan, Fathanah pernah masuk penjara pada tahun 2005 karena melakukan wanprestasi voucer dan memalsukan tanda tangan Luthfi Hasan Ishaaq. Namun, ia tak menjelaskan lebih jauh terkait kasus yang pernah menjerat Fathanah ini.

"Info lain yg perlu diklarifikasi AF pernah di hukum di Thailand dan Australia. Stlh bebas AF kembali merapat kpd LHI," kata Menteri Komunikasi dan Informatika ini.

Selain itu, kata Tifatul, Fathanah selama ini memanfaatkan kedekatannya dengan Luthfi Hasan dan diduga menjual nama Luthfi untuk mendapatkan fee dan proyek-proyek untuk kepentingan pribadi.

Percobaan penyuapan

Terkait kasus yang menjerat Luthfi, menurut Tifatul, belum terjadi penyuapan, tetapi percobaan penyuapan.

"Jadi uang rp 1 Milyar itu tidak sampai ke LHI, disita KPK dr AF. Ketiga, kasus LHI dan saksi2: LHI ditahan dr DPP PKS sehari setelah AF ditangkap," ujarnya.

Menurutnya, KPK menyangka bahwa uang yang disita dari Fathanah akan diberikan kepada Luthfi Hasan.

Sejak meruaknya kasus ini, Tifatul mengatakan, berbagai cacian ditujukan kepada PKS, salah satunya melalui kartun yang beredar di media sosial. Pemanggilan sejumlah elite PKS dinilainya menjadi bahan pemberitaan yang "seksi" bagi media. 

"Hadir: Mentan Suswono, Dirjen, mantan dirjen, Ridwan ptra KH Hilmi, Sekjen PKS, Bendum PKS, Jazuli, isteri LHI. Besok KH Hilmi Aminuddin. Hari senin 13/5 rencananya Presiden PKS Anis Matta. Adiknya Saldi Matta sudah. Tidak tahu siapa lg yg akan menyusul," papar Tifatul.

"Wajar kader2 dan pengurus PKS bertanya ttg keadilan hukum. Ada kasus sebesar rp 1,3 Trilyun (rp 1.300 milyar) 2thn baru jadi tersangka. Tapi LHI kasusnya rp 1 Milyar, uang belum diterima. Langsung ditahan, digelandang malam2 dari kantor DPP PKS?" lanjutnya. 

Seperti diberitakan, kasus dugaan suap terkait kuota impor daging sapi berawal dari ditangkapnya Ahmad Fathanah bersama uang yang diduga suap dari PT Indoguna Utama. Diduga, uang ini merupakan commitment fee atas proyek impor daging sapi dari yang dijanjikan sebesar Rp 40 miliar kepada Luthfi Hasan. Dalam pengembangannnya, KPK menjerat Fathanah dan Luthfi atas dugaan tindak pidana pencucian uang.

Baca juga:
Kisah KPK Memburu Mobil-mobil Mewah Terkait Luthfi Hasan
Soal Mobil yang Akan Disita KPK, Luthfi Bilang Enggak 'Nonton' TV
Ada 'Daging' untuk Pak Luthfi...
Ditanya Mobil-mobil Mewahnya, Luthfi Cuma Senyum
Sederet Mobil Mewah Terkait Luthfi Hasan Ishaaq

Ikuti berita terkait kasus ini dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com