Staf Ahli Mendagri: Ahok Tak Mengerti Aturan

Kompas.com - 10/05/2013, 13:21 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak mengerti aturan. Pasalnya, Basuki pernah berkomentar miring untuk menentang penerapan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) sejak ia menjabat sebagai anggota Komisi II DPR RI.

"Ahok tidak biasa bekerja dengan sistem, enggak mengerti aturan. Kalau saat masih menjadi anggota DPR enggak setuju soal pembuatan e-KTP, ya enggak masalah. Tapi ini sudah diberi persetujuan Komisi II," ujar Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, saat dihubungi wartawan, Jumat (10/5/2013).

Basuki juga disebutnya tidak etis menilai kinerja Kemendagri yang hanya membuang-buang uang triliunan rupiah untuk proyek e-KTP. Sebab, jabatan Wagub di bawah Kemendagri secara struktural.

Kendati demikian, ia mengakui, dalam penerapannya e-KTP memiliki berbagai kekurangan. Namun, hal tersebut hanya karena permasalahan pendistribusian. Untuk e-KTP di DKI, ia mengatakan, sudah direkam sebanyak 5.892.283 data. Dari jumlah itu, yang sudah dimasukkan datanya untuk pencetakan sebanyak 5.774.924 dan yang sedang didistribusikan mencapai 5.206.352.

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 64 Ayat (3), e-KTP memuat kode keamanan berupa chip. Untuk dapat mengetahui kecanggihan e-KTP, kata Donny, hanya dapat dibaca dengan card reader, bukan melalui fotokopi.

"Makanya kami mendorong instansi pemerintah, pemda, lembaga perbankan, dan swasta agar siapkan kelengkapan teknis, termasuk card reader," kata pria yang juga merangkap jabatan sebagai Kepala Pusat Penerangan Kemendagri itu.

Sebelumnya, Basuki mengatakan bahwa sejak masih menjabat sebagai anggota DPR Komisi II Fraksi Partai Golkar, dia tak pernah menyetujui pembuatan e-KTP.  Saat itu, Basuki mengharapkan agar KTP dibuat seperti kartu ATM melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) tiap-tiap kota sehingga dapat menghemat anggaran yang ada. Ia mencontohkan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang juga dapat digunakan sebagai ATM.

Melalui BPD, secara tidak langsung, warga yang menjadi nasabah akan memiliki KTP itu. Hal tersebut justru akan menguntungkan warga karena kartu bisa dipergunakan sebagai tarik tunai. Menurutnya, penggunaan BPD tidak akan disalahgunakan, sebab syarat bank dinilai ketat. Namun, jika dalam penerapan kebijakan itu masih ada ketakutan untuk disalahgunakan, maka dapat dibuat double dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pilot Wings Air Bunuh Diri, Polisi Dalami Surat Sanksi dari Perusahaan

    Pilot Wings Air Bunuh Diri, Polisi Dalami Surat Sanksi dari Perusahaan

    Megapolitan
    Bukan Prioritas, Pemangkasan Pohon di Permukiman Bekasi Tunggu Aduan Warga

    Bukan Prioritas, Pemangkasan Pohon di Permukiman Bekasi Tunggu Aduan Warga

    Megapolitan
    Pilot Wings Air yang Tewas Bunuh Diri Dikenal Baik dan Ramah oleh Tetangga

    Pilot Wings Air yang Tewas Bunuh Diri Dikenal Baik dan Ramah oleh Tetangga

    Megapolitan
    12 Oknum Satpol PP DKI yang Diduga Bobol Dana Bank Dipecat

    12 Oknum Satpol PP DKI yang Diduga Bobol Dana Bank Dipecat

    Megapolitan
    365 Kali Hari Anak dari Balik Jeruji Besi di Tangerang...

    365 Kali Hari Anak dari Balik Jeruji Besi di Tangerang...

    Megapolitan
    Setelah Mediasi, Orangtua Murid dan SMA Kolese Gonzaga Sepakat Berdamai

    Setelah Mediasi, Orangtua Murid dan SMA Kolese Gonzaga Sepakat Berdamai

    Megapolitan
    Mantan Kapolsek Kebayoran Baru Ditetapkan sebagai Tersangka Penyalahgunaan Narkoba

    Mantan Kapolsek Kebayoran Baru Ditetapkan sebagai Tersangka Penyalahgunaan Narkoba

    Megapolitan
    Polisi Klarifikasi Pelapor Dugaan Penistaan Agama Terhadap Sukmawati Soekarnoputri

    Polisi Klarifikasi Pelapor Dugaan Penistaan Agama Terhadap Sukmawati Soekarnoputri

    Megapolitan
    Kediamannya Retak dan Ambruk, Warga Setu Numpang Tidur di Rumah Tetangga

    Kediamannya Retak dan Ambruk, Warga Setu Numpang Tidur di Rumah Tetangga

    Megapolitan
    Sanksi Cabut Pentil Tak Lagi Mempan, Dishub Derek Kendaraan yang Parkir Sembarangan

    Sanksi Cabut Pentil Tak Lagi Mempan, Dishub Derek Kendaraan yang Parkir Sembarangan

    Megapolitan
    Pembahasan RAPBD DKI 2020 Molor, Wakil Ketua DPRD Yakin Kemendagri Beri Dispensasi untuk Jakarta

    Pembahasan RAPBD DKI 2020 Molor, Wakil Ketua DPRD Yakin Kemendagri Beri Dispensasi untuk Jakarta

    Megapolitan
    Musim Hujan, Bekasi Optimistis Titik Jalan Berlubang Berkurang

    Musim Hujan, Bekasi Optimistis Titik Jalan Berlubang Berkurang

    Megapolitan
    Parkir di Jalur Sepeda, Pelanggar Berhamburan Saat Dishub Razia Dadakan

    Parkir di Jalur Sepeda, Pelanggar Berhamburan Saat Dishub Razia Dadakan

    Megapolitan
    Musim Hujan, Pemkot Bekasi Pangkas Pohon Raksasa di Jalan Utama

    Musim Hujan, Pemkot Bekasi Pangkas Pohon Raksasa di Jalan Utama

    Megapolitan
    Kolong Tol JORR Kota Bintang Bekasi Masih Akan Tergenang pada Musim Hujan Tahun Ini

    Kolong Tol JORR Kota Bintang Bekasi Masih Akan Tergenang pada Musim Hujan Tahun Ini

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X