Kota Bekasi Ingin Status Layak Anak dan Hijau

BEKASI, KOMPAS.com- Pemerintah Kota Bekasi bertekad meraih status kota layak anak dan kota hijau dalam lima tahun. Untuk itu, secara bertahap akan dibentuk 5.500 satuan tugas perlindungan anak dan ruang terbuka hijau akan diperluas menjadi 6.300 hektar atau 30 persen dari luas kota.

Tekad itu sudah dicanangkan dalam acara Menuju Bekasi Kota Layak Anak dan Kota Hijau di alun-alun, Rabu (8/5/2013).

Kota layak anak ialah amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kota hijau ialah amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. "Seusai visi dan misi menjadikan Bekasi Maju, Sejahtera, dan Ihsan," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Jumat (10/5/2013).

Untuk mencapai status kota layak anak, Rahmat yang akrab disapa Pepen mengatakan, pihaknya segera mengajukan peraturan daerah, membuat peraturan wali kota, dan membuat petunjuk pelaksanaan dan tenis Satgas PA. Jumlah 5.500 Satgas PA akan ditambah sebab kurang dari jumlah 6.724 rukun tetangga, 972 rukun warga, 52 kelurahan, dan 12 kecamatan. Di setiap satuan wilayah perlu ada 1-2 Satgas PA.

Rahmat mengharapkan, Satgas PA mampu mendeteksi dan mencegah kekerasan terhadap dan oleh anak. Jangan lagi ada anak berkeliaran di jalanan, tidak sekolah karena bekerja, bahkan menjadi pelaku kejahatan karena tidak mendapat kasih sayang dan perhatian.

Data dari Kepolisian Resor Kota Bekasi Kota cukup mencengangkan. Kurun 2013 tercatat 21 kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak. "Perlu jadi keprihatinan bersama dan kemauan untuk mengatasi masalah anak," katanya.

Selain membentuk Satgas PA, pemerintah bertekad memastikan layanan pendidikan dan kesehatan menjangkau seluruh anak. Sekolah negeri sudah nyaris tiada biaya, sedangkan yang swasta mendapat subsidi agar siswa tidak membayar tinggi. Pemerintah berjanji menindak tegas pengelola sekolah yang memungut biaya di luar aturan.

Pemerintah juga berupaya membangun dan melengkapi puskesmas di setiap kelurahan dan posyandu di setiap RW.

Rahmat mengatakan, pihaknya segera memerintahkan jajarannya agar di setiap kelurahan ada tempat bermain dan taman kota. Salah satu contoh tempat bermain ialah rumah pintar yang baru berdiri di Kelurahan Kayuringin, Bekasi Selatan, yang memiliki banyak buku dan mainan pengasah kreativitas. Jika memungkinkan, rumah pintar perlu ada di setiap RT atau RW.

"Program tentu perlu biaya dan kami siap menganggarkan dana," katanya.

Psikolog anak Seto Mulyadi mengingatkan, pembentukan satgas, rumah pintar, tempat bermain, layanan pendidikan dan kesehatan baru memenuhi unsur fisik. Penting juga membangun mental warga agar tidak menjadikan anak sasaran kekerasan apalagi eksploitasi ekonomi.

Anak berhak bermain, berekreasi, mendapatkan pendidikan, kesehatan, kasih sayang, istirahat, makanan dan minuman bergizi, dan bebas dari pengaruh jahat.

Seto menyatakan, jika ingin Kota Bekasi layak anak, jangan beri kesempatan bagi iklan rokok, minuman beralkohol, dan pornografi-pornoaksi, karena semua itu mengancam anak-anak. Batasi jumlah dan awasi aktivitas di warung internet dan tempat bermain konsol gim.

"Ini mutlak, jika masih ada iklan-iklan seperti itu, belumlah pantas menyandang status kota layak anak," katanya.

Tekad meraih status kota hijau juga berangkat dari keprihatinan. Pada 1997, RTH di Kota Bekasi tersisa 2.757 hektar atau 13 persen dari luas wilayah 21.049 hektar. Saat ini, RTH diperkirakan cuma 1.684 hektar atau 8 persen.

Untuk itu, RTH haru ditambah secara bertahap sehingga mencapai 30 persen atau 6.314 hektar. Status hijau penting bukan sekadar untuk merebut kembali Piala Adipura tetapi peduli lingkungan akibat bumi kian panas.

"Salah satu cara praktis ialah gerakan massal menanam pohon," kata Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bekasi Dadang Hidayat.

Selain itu, jangan lagi ada alih fungsi lahan dari kawasan yang bisa ditanami menjadi deretan bangunan. Kawasan terbangun yang menyalahi aturan bisa dirobohkan untuk menjadi taman kota dan RTH.