Kompas.com - 10/05/2013, 18:34 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali mengklarifikasi segala pemberitaan di media massa tentang pernyataan komunis yang ia sampaikan terkait normalisasi Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Menurut dia, sindiran komunis itu ditujukan kepada para lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terus bersikukuh membagi dan menduduki lahan negara.

"Aku enggak bilang warga komunis, loh. Saya cuma bilang, kalau LSM yang ngotot minta bagi lahan dan tanah negara, itu baru mengingatkan kita cara komunis, tuan tanah yang merebut tanah negara dan dibagikan ke rakyat," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (10/5/2013).

Dalam proses normalisasi Waduk Pluit itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membersihkan bagian kiri waduk terlebih dahulu, kemudian membongkar bangunan-bangunan di bagian kanan waduk. Pemprov DKI juga telah membeli lahan seluas 2,2 hektar di dekat Muara Baru, Penjaringan, sebagai lokasi pembangunan rumah susun. Pemprov DKI juga akan membeli lahan seluas 6,2 hektar untuk relokasi warga.

Dalam kesempatan itu, Basuki juga menyindir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Menurut pria yang biasa disapa Ahok itu, Komnas HAM asal menuding Pemprov DKI melanggar HAM. "Komnas HAM pernah enggak mengurusi 400 unit rusun yang sudah diduduki LSM? Mereka pakai bawa-bawa golok segala macam ke Dinas, itu apa enggak melanggar HAM? Kalau semua tanah negara diduduki, ini baru yang namanya melanggar HAM," katanya.

Basuki menceritakan, ketika ia melintas di sekitar Waduk Pluit, ia melihat banyak spanduk yang menentangnya. Spanduk itu antara lain bertuliskan "Ahok, Jangan Bilang Kami Komunis".

Basuki kemudian menanyakan keinginan warga bantaran Waduk Pluit dan mereka menginginkan fasilitas rusun dua lantai. Menanggapi permintaan itu, Basuki mengatakan bahwa warga miskin yang menyerobot tanah di Waduk Pluit telah meminta sesuatu yang melebihi haknya. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta tetap memberikan kebutuhan layak untuk warga itu, seperti tempat usaha, kesejahteraan sosial, termasuk pengadaan Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

"Makanya saya bilang, sudah miskin kok belagu. Kami sediakan kebutuhan layak, seperti tempat usaha. Kalau Anda memang berusaha, dalam satu tahun, Anda akan mampu secara ekonomi," kata Basuki.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Relokasi warga di sekitar Waduk Pluit tak lepas dari musibah banjir di Jakarta pada Januari 2013 di daerah sekitar waduk tersebut. Setelah ditelisik, banjir disebabkan penyempitan Waduk Pluit. Semula waduk itu memiliki luas 80 hektar, kemudian menyusut menjadi 60 hektar karena banyaknya permukiman warga sekitar.

Untuk menyelesaikan masalah itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara. Namun, hanya sebagian saja yang bersedia pindah ke rumah susun tersebut. Hingga kini Pemprov DKI masih mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut secara tepat dan humanis.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.