Hanya Sedikit Bacaleg Perempuan di Nomor Urut 1

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Politik dinilai belum memberikan kesempatan maksimal pada bakal calon legislatif perempuan di Pemilu 2014. Hal ini terlihat dari sedikitnya bacaleg perempuan yang ditempatkan di nomor teratas atau nomor kecil.

"Sebagian besar bacaleg perempuan berada di nomor urut 3 dan 6," ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraeni dalam diskusi di Jakarta, Minggu (12/5/2013).

Bacaleg perempuan yang ditempatkan pada nomor urut 1 hanya sebanyak 5,52 persen dan nomor urut 2 sebanyak 9,43 persen. Sementara, di nomor urut 3 sebanyak 25,81 persen. Kemudian, nomor urut 4 sebanyak 6,03 persen dan nomor urut 5 sebanyak 10,86 persen. Persentase terbanyak lainnya yakni ditempatkan di nomor urut enam yakni sebanyak 20,07 persen. Selain itu, untuk nomor urut 7 sebayak 9,13 persen, nomor urut 8 sebanyak 7,35 persen, nomor urut 9 sebanyak 5,27 persen, dan nomor urut 10 sebanyak 0,57 persen.

"Data itu menunjukkan sikap minimalis partai terhadap ketentuan 1 dalam 3 di mana perempuan paling banyak diletakkan di nomor 3 dan 6," kata Titi.

Nomor urut calon, lanjut Titi, memang tidak menentukan keterpilihan calon. Namun, sering kali hal itu dapat menjadi pertimbangan parpol karena nomor urut kecil dinilai paling memiliki peluang keterpilihan. Hal itu, menurutnya, telah dibuktikan pada hasil Pemilihan Umum 2009.

"Bacaleg perempuan akhirnya dikorbankan hanya menempati urutan paling buncit. Dari sini, tampak partai tetap tidak memberi kesempatan maksimal pada bacaleg perempuan," terangnya.

Di antara partai politik, yang paling banyak menempatkan bacaleg perempuan di nomor urut 1 yakni Partai Persatuan Pembangungan (PPP) sebanyak 22 orang. Kemudian Partai Amanat Nasional sebanyak 20 orang dan Partai Hanura sebanyak 14 bacaleg perempuan.

Sementara itu, yang paling sedikit yakni PKS hanya menempatkan 1 orang bacaleg perempuan di nomor urut 1 dan PBB hanya 5 orang.

Adapun dari 12 partai politik, ada enam partai yang belum memenuhi kuota minimal 30 persen keterwakilan bakal calon legislatif perempuan di beberapa daerah pemilihan (dapil). Keempatnya yakni PDI-P, PPP, PKS, PKB, PBB, dan PKPI.