Jokowi: Pengerukan Waduk Pluit Jalan Terus

Kompas.com - 13/05/2013, 11:06 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Penolakan relokasi yang terus dilakukan warga sekitar Waduk Pluit, Jakarta Utara, tidak menyurutkan langkah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan normalisasi. Apa pun yang dihadapi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan proyek penanggulangan banjir tersebut tetap berjalan.

"Tetap. Pengerukan waduknya tetap dilakukan sambil mencarikan solusi-solusi buat mereka," ujar Jokowi seusai hadir di pembukaan kejuaraan Bulu Tangkis Jakarta Open di Hall Bulu Tangkis Asia Afrika, Jakarta, Senin (13/5/2013) pagi.

Mantan Wali Kota Surakarta tersebut mengatakan, kendala paling signifikan yang ditemui pihaknya di lapangan yakni terdapat banyak kelompok warga di sekitar Waduk Pluit yang melakukan penolakan relokasi tersebut. Terlebih, masing-masing kelompok memiliki tuntutan yang bebeda.

"Ada kelompok yang 1.200 kepala keluarga, ada yang hanya 200 kepala keluarga, ada yang hanya 50 kepala keluarga, banyak sekali dan mintanya juga macem-macem," lanjut Jokowi.

Jokowi mengaku kesulitan menghadapi tuntutan warga. Menurut Jokowi, perbedaan tersebut harus dilakukan pendekatan yang berbeda pula. Jokowi pun tidak bisa memastikan hingga kapan waktu yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi DKI demi mengakomodasi sejumlah tuntutan tersebut.

Soal permintaan ganti rugi oleh warga, untuk kesekian kali Jokowi menegaskan tidak ada anggaran untuk hal tersebut. Jokowi mengatakan, tanah yang ditempati warga merupakan tanah negara. Oleh sebab itu, relokasi warga ke rumah susun adalah solusi yang paling baik bagi warga.

"Itu tanah waduk. Itu dulu air, karena ada sedimen menjadi ada tanahnya, kemudian diduduki. Itu harusnya air, bukan buat rumah, jadi itu tanah negara," lanjut Jokowi.

Relokasi warga di sekitar Waduk Pluit tak lepas dari musibah banjir di Jakarta awal 2013 lalu di daerah sekitar waduk. Setelah ditelisik, banjir disebabkan penyempitan waduk yang semula seluas 80 hektar menyusut jadi 60 hektar lantaran banyaknya permukiman warga sekitar.

Demi menyelesaikan masalah itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun membangun rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara. Namun, hanya sebagian yang bersedia pindah ke rumah susun tersebut. Oleh sebab itulah, Jokowi memutar otak bagaimana cara menyelesaikan masalah yang tepat dan humanis.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    THR TGUPP Tidak Disunat, Ini Penjelasan BKD DKI Jakarta

    THR TGUPP Tidak Disunat, Ini Penjelasan BKD DKI Jakarta

    Megapolitan
    7.666 Orang Ajukan SIKM, Hanya 1.422 yang Disetujui

    7.666 Orang Ajukan SIKM, Hanya 1.422 yang Disetujui

    Megapolitan
    Kepala Bocah WNA Tersangkut di Besi Teralis, Dibebaskan Petugas Damkar

    Kepala Bocah WNA Tersangkut di Besi Teralis, Dibebaskan Petugas Damkar

    Megapolitan
    Siapkan New Normal, Kabupaten Tangerang Izinkan Tempat Ibadah Dibuka

    Siapkan New Normal, Kabupaten Tangerang Izinkan Tempat Ibadah Dibuka

    Megapolitan
    Dua Hari, 160 Kendaraan dari Luar Kota Dipaksa Putar Balik Saat Hendak Masuk Jaksel

    Dua Hari, 160 Kendaraan dari Luar Kota Dipaksa Putar Balik Saat Hendak Masuk Jaksel

    Megapolitan
    Warga Cempaka Putih Timur Panen Bersama Sayuran Hidroponik di Tengah PSBB

    Warga Cempaka Putih Timur Panen Bersama Sayuran Hidroponik di Tengah PSBB

    Megapolitan
    Sopir Bajaj Jadi Tersangka Terkait Tabrakan dengan Bus Transjakarta di Pademangan

    Sopir Bajaj Jadi Tersangka Terkait Tabrakan dengan Bus Transjakarta di Pademangan

    Megapolitan
    Masuk Jakarta Tanpa SKIM, 4 Warga Lenteng Agung Karantina Mandiri, Rumah Dipasang Stiker

    Masuk Jakarta Tanpa SKIM, 4 Warga Lenteng Agung Karantina Mandiri, Rumah Dipasang Stiker

    Megapolitan
    THR TGUPP Tak Dipangkas, Ketua Komisi A DPRD: Ini soal Empati

    THR TGUPP Tak Dipangkas, Ketua Komisi A DPRD: Ini soal Empati

    Megapolitan
    Pemkot Bekasi Bagikan Masker Kain ke Seluruh Tempat Ibadah yang Boleh Beroperasi

    Pemkot Bekasi Bagikan Masker Kain ke Seluruh Tempat Ibadah yang Boleh Beroperasi

    Megapolitan
    Periode PSBB Jawa Barat dan Depok Beda, Asosiasi Mal Bingung

    Periode PSBB Jawa Barat dan Depok Beda, Asosiasi Mal Bingung

    Megapolitan
    Dari Tegal, 4 Warga Lenteng Agung Masuk Jakarta Tanpa SIKM, Lurah Bingung

    Dari Tegal, 4 Warga Lenteng Agung Masuk Jakarta Tanpa SIKM, Lurah Bingung

    Megapolitan
    Asosiasi: Mal di Depok Buka jika PSBB Selesai

    Asosiasi: Mal di Depok Buka jika PSBB Selesai

    Megapolitan
    171.046 Kendaraan Menuju Jakarta Dalam 3 Hari Arus Balik Lebaran

    171.046 Kendaraan Menuju Jakarta Dalam 3 Hari Arus Balik Lebaran

    Megapolitan
    Penjelasan BKD soal Pemotongan Tunjangan PNS DKI Terkait Pandemi Covid-19

    Penjelasan BKD soal Pemotongan Tunjangan PNS DKI Terkait Pandemi Covid-19

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X