Basuki: Heran, Kenapa di Jakarta Banyak yang Belum Terima E-KTP?

Kompas.com - 13/05/2013, 14:03 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama heran masih banyak warga Jakarta yang belum menerima kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Padahal, mereka sudah merekam data hingga antre panjang setahun yang lalu.

"Sekarang masyarakat teriak menjadi korban. Heran, kenapa di Jakarta saja masih banyak orang yang tidak terima e-KTP?" ujar Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (13/5/2013).

Saat ini, kata dia, Pemprov DKI akan memasang fiber optik di kelurahan dan kecamatan untuk memudahkan pengaduan warga secara online. Hanya saja, kata dia, permasalahan e-KTP ini jangan diperuncing kembali. Sebab, sejak menjabat sebagai Anggota Komisi II DPR RI, Basuki telah mengetahui proyek itu dari sisi terkecil.

Menurutnya, tak etis apabila seorang Wagub membuat laporan kepada KPK terhadap pengadaan e-KTP yang terindikasi tidak beres. "Masak Jakarta bikin e-KTP harus bertahun-tahun menunggunya? Harusnya tinggal daftar bisa langsung jadi. Itu saja menurut saya," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Di samping itu, e-KTP seharusnya tidak perlu difotokopi kembali karena dapat dibaca melalui card reader. Menurut Basuki, pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan persepsi yang kurang tepat. Seharusnya mereka memberikan pemberitahuan kalau e-KTP itu tidak perlu difotokopi karena dapat dibaca melalui card reader. Bukan justru memberitahukan kalau e-KTP tidak boleh difotokopi.

"Orang kartu kredit saja kalau difotokopi oke-oke saja kok. Masak e-KTP enggak bisa. Makanya saya bilang, proyek ini ada masalah," tegas Basuki.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Reydonnyzar Moenek menjelaskan, di DKI, e-KTP yang sudah direkam mencapai 5.892.283. Dari jumlah itu, yang sudah dimasukkan datanya untuk pencetakan sebanyak 5.774.924 dan yang sedang didistribusikan mencapai 5.206.352.

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 64 Ayat (3), e-KTP memuat kode keamanan yang berupa chip. Untuk dapat mengetahui kecanggihan e-KTP, kata Donny, hanya dapat dibaca dengan card reader, bukan melalui fotokopi. Oleh karena itu, Kemendagri mendorong instansi pemerintah, pemda, lembaga perbankan, dan swasta agar mempersiapkan kelengkapan teknis, termasuk card reader.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bandar Narkoba Kabur dari Tahanan, 4 Petugas Lapas Kelas I Tangerang Diperiksa

    Bandar Narkoba Kabur dari Tahanan, 4 Petugas Lapas Kelas I Tangerang Diperiksa

    Megapolitan
    Menolak Ditindak karena Tak Pakai Masker, Pria Ini Malah Minta Ditembak Polisi

    Menolak Ditindak karena Tak Pakai Masker, Pria Ini Malah Minta Ditembak Polisi

    Megapolitan
    Sudah Ditetapkan KPU, Tiga Paslon Pilkada Tangsel Baru Boleh Kampanye 26 September

    Sudah Ditetapkan KPU, Tiga Paslon Pilkada Tangsel Baru Boleh Kampanye 26 September

    Megapolitan
    Satpol PP Jakbar Sebut Banyak Ojol Tak Jalankan Sanksi PSBB dengan Alasan Antar Pesanan

    Satpol PP Jakbar Sebut Banyak Ojol Tak Jalankan Sanksi PSBB dengan Alasan Antar Pesanan

    Megapolitan
    Wagub DKI Jakarta: Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Naik, Tingkat Kematian Turun

    Wagub DKI Jakarta: Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Naik, Tingkat Kematian Turun

    Megapolitan
    Polisi Tangkap 10 Tersangka Kasus Aborsi di Jakpus, Ini Peran Mereka

    Polisi Tangkap 10 Tersangka Kasus Aborsi di Jakpus, Ini Peran Mereka

    Megapolitan
    Diduga Gangguan Jiwa, Seorang Pengemudi Diamankan Saat Operasi Yustisi

    Diduga Gangguan Jiwa, Seorang Pengemudi Diamankan Saat Operasi Yustisi

    Megapolitan
    Seminggu Pengetatan PSBB, Uang Denda Pelanggar di Jakbar Mencapai Rp 43,5 Juta

    Seminggu Pengetatan PSBB, Uang Denda Pelanggar di Jakbar Mencapai Rp 43,5 Juta

    Megapolitan
    Dinilai Aneh, Napi Kabur dari Lapas Tangerang Tanpa Bekas Tanah

    Dinilai Aneh, Napi Kabur dari Lapas Tangerang Tanpa Bekas Tanah

    Megapolitan
    KPU Tetapkan Tiga Paslon dalam Pilkada Tangsel: Muhamad-Sara, Azizah-Ruhamaben, dan Benyamin-Pilar

    KPU Tetapkan Tiga Paslon dalam Pilkada Tangsel: Muhamad-Sara, Azizah-Ruhamaben, dan Benyamin-Pilar

    Megapolitan
    Asap Hitam Tebal di Jalan Sawangan Depok, Warga Bakar Ranting Merembet ke Kabel

    Asap Hitam Tebal di Jalan Sawangan Depok, Warga Bakar Ranting Merembet ke Kabel

    Megapolitan
    Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19 di Bekasi, Hotel Ini Sudah Terapkan Protokol Kesehatan

    Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19 di Bekasi, Hotel Ini Sudah Terapkan Protokol Kesehatan

    Megapolitan
    Kemenkumham Ingin Napi yang Kabur dari Lapas Tangerang Dieksekusi Mati jika Tertangkap

    Kemenkumham Ingin Napi yang Kabur dari Lapas Tangerang Dieksekusi Mati jika Tertangkap

    Megapolitan
    Polisi Tangkap 10 Pelaku Praktik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat

    Polisi Tangkap 10 Pelaku Praktik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat

    Megapolitan
    Wagub DKI Klaim Kepatuhan Perkantoran Terhadap Protokol Kesehatan Meningkat pada Pekan Pertama PSBB

    Wagub DKI Klaim Kepatuhan Perkantoran Terhadap Protokol Kesehatan Meningkat pada Pekan Pertama PSBB

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X