JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah diminta memberikan jaminan tempat yang layak untuk warga. Jika ada pemindahan bagi warga Waduk Pluit, maka harus dipastikan di mana tempat mereka akan tinggal sehingga warga menjadi jelas dan bisa hidup dengan layak.
"Paling enggak disiapin kredit rumah, rumah murah. Sampai sekarang enggak ada dialog," kata Siane Indriani, anggota Komnas HAM di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Senin (13/5/2013).
Untuk itu, Komnas HAM mendatangi lokasi ini supaya bisa langsung mendengar aspirasi dari warga. Menurut Siane, seharusnya diadakan dialog langsung supaya pemerintah bisa dengar pendapat warga.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM Siti Nur Laila mengatakan, kedatangan pihaknya ke sekitar Waduk Pluit ingin melihat keadaan warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit bagian utara. Menurut dia, warga di waduk ini seharusnya ditempatkan di tempat yang layak. Kalaupun ada pemindahan, jangan sampai ada intimidasi dari pemerintah.
Pantauan Kompas.com, warga yang tinggal di RT 19 RW 17 turut berbondong-bondong datang ke sekolah SDS Bintang Pancasila untuk berdialog bersama Komnas HAM. Mereka juga mengeluarkan yel-yel menolak penggusuran yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.