Kompensasi Uang Tunai Belum Disepakati DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, dari empat paket kompensasi yang disiapkan pemerintah, tinggal paket kompensasi uang tunai yang belum ada kesepakatan dengan DPR.

Saat ini, pihaknya akan terus melobi dengan DPR saat konsultasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2013 nanti. Empat paket kompensasi tersebut adalah pemberian beras miskin (raskin), beasiswa siswa miskin (BSM), program keluarga harapan (PKH), dan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang berupa kompensasi uang tunai.

"Tinggal paket BLSM yang belum disepakati DPR," kata Agung di Istana Negara seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet di Jakarta, Senin (13/5/2013).

Pemerintah rencananya akan memberikan bantuan uang tunai kepada keluarga miskin sebesar Rp 150.000 per bulan selama empat bulan hingga lima bulan. Menurut Agung, rencananya, rumah tangga sasaran yang akan menerima BLSM tersebut berjumlah sekitar 15,5 juta rumah tangga atau meliputi kurang lebih 62 sampai 65 juta jiwa atau sekitar 20 persen dari jumlah penduduk Indonesia saat ini.

Adapun jumlah dana yang dialokasikan untuk program BLSM ini mencapai sebesar Rp 13 triliun hingga Rp 14 triliun. Agung menambahkan, Presiden menunjuk Wakil Presiden Beodiono untuk memimpin tim sosialisasi program BLSM ini. Sosialisasi sangat penting karena akan transparan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Ali mengatakan, DPR menyerahkan mekanisme pemberian BLSM kepada pemerintah. Terlebih lagi, masyarakat luas sudah mengetahui bahwa harga BBM saat ini sudah sangat membebani APBN akibat peningkatan subsidinya. Agung mengatakan, program BLSM tidak sepatutnya dicurigai oleh partai politik sebagai trik pemerintah untuk menguntungkan salah satu parpol.

"Silakan semua ikut mengawasi bersama. Bapak Presiden mengatakan toh Mensosnya dari PKS, Menko Kesranya dari Partai Golkar, Menko Perekonomiannya dari PAN. Malah tidak ada partai pemenang pemilu," katanya.

Sekadar catatan, Presiden baru saja bertemu dengan pimpinan DPR di Istana Negara pagi tadi. Hasilnya, DPR menyetujui rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun, untuk kompensasinya, khususnya pemberian bantuan langsung tunai, belum ada kesepakatan.