DPRD Dukung Jokowi Tak Beri Uang Kerahiman di Waduk Pluit

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk tidak memberikan uang kerahiman kepada warga bantaran Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merelokasi warga ke rumah susun dianggap sudah cukup.

Sebagian warga yang tinggal di area Waduk Pluit menuntut Jokowi memberikan ganti rugi yang cukup sebelum memindahkan warga dari lokasi tersebut. Tuntutan warga itu ditolak oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena warga tersebut dianggap telah menyerobot tanah negara.

"Masyarakat boleh marah kalau Gubernur (Jokowi) tidak kasih kompensasi berupa tempat tinggal yang lebih baik. Mereka kan butuh tempat untuk tinggal," kata anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Sanusi, saat dihubungi wartawan di Balaikota Jakarta, Senin (13/5/2013).

Menurut Sanusi, jika masyarakat diberi uang kerahiman, mereka akan kembali membangun tempat tinggal liar di tempat lain. Ia menilai tepat jika Pemprov DKI merelokasi warga ke rusun dengan segala kemudahannya.

"Jokowi merasa enggak perlu ada kerahiman lagi karena sudah ada rumah susun. Kalau masyarakat minta kerahiman ini pasti ada 'main-main' lagi. Menurut saya, Jokowi sudah benar," kata Sanusi.

Hingga kini, upaya merelokasi warga Waduk Pluit itu masih menemui kendala. Warga setempat meminta bantuan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait cara-cara Pemprov DKI yang menggusur warga tanpa melakukan dialog terlebih dahulu. Di lain pihak, Jokowi mengatakan telah lebih dari 10 kali berdialog dengan kelompok warga meskipun warga di kelompok itu selalu berbeda-beda keinginan. (Bintang Pradewo)