Warga Waduk Pluit Tidak Tolak Relokasi, tapi..

Kompas.com - 14/05/2013, 07:04 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit menyatakan tidak menolak kebijakan normalisasi waduk yang digulirkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Namun, warga sangat berharap pemerintah mau berdialog dengan warga untuk mendapatkan solusi bersama.

"Kami enggak menolak untuk dipindahkan, tetapi kan seharusnya Jokowi lakukan dialog dulu dengan warga. Warga di sini kan bukan bebek yang bisa dipindah seenaknya," kata Rostina, warga RT19 RW17, Muara Baru, Pluit, Jakarta Utara, di Waduk Pluit, Senin (13/5/2013). Dia mengaku sudah tinggal di bantaran Waduk Pluit sejak 18 tahun yang lalu.

Apalagi, kata Rostina, apa yang disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama soal LSM yang hendak mengambil keuntungan, tak dapat dibuktikan. Dia pun mengatakan khawatir bernasib sama dengan warga Taman Burung maupun Laguna yang kini tempat tinggalnya tak jelas.

Konedy, Sekertaris I RT 19/17, Pluit Jakarta Utara, mengatakan, warga menolak pindah karena faktor jarak yang jauh dari tempat kerja. Banyak di antara warga di kawasan itu bekerja di pabrik yang mengharuskan kedatangan tepat waktu.


Konedy menambahkan masalah lain yang juga timbul adalah perubahan administrasi, seperti pengurusan KTP, KK, dan surat-surat penting lain. Jika pindah tempat tinggal, maka mereka harus mengurus surat-surat tersebut dan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi biaya pindah sekolah bagi warga yang memiliki anak, akan menguras biaya semakin besar.

"Makanya kalau duduk bareng kan bisa dibicarain. Masyarakat disini bukan orang barbar," kata Konedy. Sementara itu, komisioner Komnas HAM, Siane Indriani, mengatakan, warga Waduk Pluit tidak menolak penggusuran lahan milik Pemprov DKI Jakarta. Komnas HAM menyayangkan sikap pemerintah yang sangat menghindari berdialog dengan warga.

"PKL yang di Solo saja negosiasinya pakai makan malam sampai 60 kali. Tapi warga Waduk Pluit tidak diberlakukan sama seperti itu," kata Siane merujuk langkah penertiban PKL yang pernah dilakukan Jokowi saat menjadi Wali Kota Surakarta. Siane mengatakan, Komnas HAM sudah mendatangi waduk ini, dan pada 29 April 2013 telah melayangkan surat pada Jokowi untuk bisa datang dan berdialog dengan warga. Karena undangan pertama tak bisa dihadiri Jokowi, Komnas HAM berencana kembali mengundang Jokowi pada 16 Mei 2013.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bangunan SMKN 24 Jakarta Rusak Berat, Atap 8 Kelas Roboh

    Bangunan SMKN 24 Jakarta Rusak Berat, Atap 8 Kelas Roboh

    Megapolitan
    9 Warga Batan Indah Diperiksa Kesehatannya, 2 Orang Terkontaminasi Radioaktif

    9 Warga Batan Indah Diperiksa Kesehatannya, 2 Orang Terkontaminasi Radioaktif

    Megapolitan
    Anies Ajak Murid-murid Sang Ibu Kirimkan Kisah sebagai Kado Ulang Tahun

    Anies Ajak Murid-murid Sang Ibu Kirimkan Kisah sebagai Kado Ulang Tahun

    Megapolitan
    Siap Dilamar, Eks Calon Independen di Pilkada Depok 2020 Akan Dekati Elite Parpol

    Siap Dilamar, Eks Calon Independen di Pilkada Depok 2020 Akan Dekati Elite Parpol

    Megapolitan
    Pemkot Tangerang Laporkan Wartawan Gadungan yang Buat Keributan di Sekolah ke Polisi

    Pemkot Tangerang Laporkan Wartawan Gadungan yang Buat Keributan di Sekolah ke Polisi

    Megapolitan
    Ingin Jalanan Rusak Diperbaiki? Ini Cara Mengadu ke Bina Marga

    Ingin Jalanan Rusak Diperbaiki? Ini Cara Mengadu ke Bina Marga

    Megapolitan
    Ada Aksi 212, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan Monas Agar Tak Kena Macet

    Ada Aksi 212, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan Monas Agar Tak Kena Macet

    Megapolitan
    Pemprov DKI Klaim Sudah Sosialisasikan Pergub Larangan Kantong Plastik di 55 Pusat Perbelanjaan

    Pemprov DKI Klaim Sudah Sosialisasikan Pergub Larangan Kantong Plastik di 55 Pusat Perbelanjaan

    Megapolitan
    Klinik yang Jual Jutaan Butir Psikotropika di Koja Sudah Beroperasi Selama Tiga Tahun

    Klinik yang Jual Jutaan Butir Psikotropika di Koja Sudah Beroperasi Selama Tiga Tahun

    Megapolitan
    Tangkap Aulia Farhan, Polisi Duga Ada Artis Lain yang Konsumsi Narkoba

    Tangkap Aulia Farhan, Polisi Duga Ada Artis Lain yang Konsumsi Narkoba

    Megapolitan
    Polisi Grebek Klinik Penjual 2,5 Juta Butir Psikotropika di Koja

    Polisi Grebek Klinik Penjual 2,5 Juta Butir Psikotropika di Koja

    Megapolitan
    Kurangi Sampah di TPST, Anies Minta Masyarakat Olah 30 Persen Sampah di Lingkungan Sendiri

    Kurangi Sampah di TPST, Anies Minta Masyarakat Olah 30 Persen Sampah di Lingkungan Sendiri

    Megapolitan
    Polisi Tangkap Pemasok Narkoba kepada Aulia Farhan

    Polisi Tangkap Pemasok Narkoba kepada Aulia Farhan

    Megapolitan
    1.091 Warga Mengungsi akibat Banjir Jakarta, Paling Banyak di Jaktim

    1.091 Warga Mengungsi akibat Banjir Jakarta, Paling Banyak di Jaktim

    Megapolitan
    Polisi Terjunkan 2.000 Personel Gabungan Amankan Aksi 212 di Monas

    Polisi Terjunkan 2.000 Personel Gabungan Amankan Aksi 212 di Monas

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X