Kompas.com - 14/05/2013, 07:04 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit menyatakan tidak menolak kebijakan normalisasi waduk yang digulirkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Namun, warga sangat berharap pemerintah mau berdialog dengan warga untuk mendapatkan solusi bersama.

"Kami enggak menolak untuk dipindahkan, tetapi kan seharusnya Jokowi lakukan dialog dulu dengan warga. Warga di sini kan bukan bebek yang bisa dipindah seenaknya," kata Rostina, warga RT19 RW17, Muara Baru, Pluit, Jakarta Utara, di Waduk Pluit, Senin (13/5/2013). Dia mengaku sudah tinggal di bantaran Waduk Pluit sejak 18 tahun yang lalu.

Apalagi, kata Rostina, apa yang disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama soal LSM yang hendak mengambil keuntungan, tak dapat dibuktikan. Dia pun mengatakan khawatir bernasib sama dengan warga Taman Burung maupun Laguna yang kini tempat tinggalnya tak jelas.

Konedy, Sekertaris I RT 19/17, Pluit Jakarta Utara, mengatakan, warga menolak pindah karena faktor jarak yang jauh dari tempat kerja. Banyak di antara warga di kawasan itu bekerja di pabrik yang mengharuskan kedatangan tepat waktu.

Konedy menambahkan masalah lain yang juga timbul adalah perubahan administrasi, seperti pengurusan KTP, KK, dan surat-surat penting lain. Jika pindah tempat tinggal, maka mereka harus mengurus surat-surat tersebut dan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi biaya pindah sekolah bagi warga yang memiliki anak, akan menguras biaya semakin besar.

"Makanya kalau duduk bareng kan bisa dibicarain. Masyarakat disini bukan orang barbar," kata Konedy. Sementara itu, komisioner Komnas HAM, Siane Indriani, mengatakan, warga Waduk Pluit tidak menolak penggusuran lahan milik Pemprov DKI Jakarta. Komnas HAM menyayangkan sikap pemerintah yang sangat menghindari berdialog dengan warga.

"PKL yang di Solo saja negosiasinya pakai makan malam sampai 60 kali. Tapi warga Waduk Pluit tidak diberlakukan sama seperti itu," kata Siane merujuk langkah penertiban PKL yang pernah dilakukan Jokowi saat menjadi Wali Kota Surakarta. Siane mengatakan, Komnas HAM sudah mendatangi waduk ini, dan pada 29 April 2013 telah melayangkan surat pada Jokowi untuk bisa datang dan berdialog dengan warga. Karena undangan pertama tak bisa dihadiri Jokowi, Komnas HAM berencana kembali mengundang Jokowi pada 16 Mei 2013.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X