Kompas.com - 14/05/2013, 19:16 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Joko Widodo yakin bahwa upaya merelokasi warga Waduk Pluit tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggunakan cara-cara humanis untuk membujuk warga pindah dari tanah negara di waduk itu.

Hingga kini, upaya memindahkan warga dari Waduk Pluit ke rumah susun menemui kendala. Warga menilai Pemprov DKI semena-mena melakukan penggusuran warga, termasuk dengan mengerahkan preman atau polisi. Warga juga merasa tidak pernah diajak dialog tentang relokasi. Mereka juga meminta bantuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk memfasilitasi dialog dengan Pemprov DKI.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari warga, Komnas HAM menilai seharusnya Pemprov DKI memberikan hak-hak kepada warga atas penggusuran tersebut, antara lain dengan memberikan rumah pengganti yang layak bagi warga. Komnas HAM juga mendorong Jokowi untuk melakukan dialog dengan warga di sana.

Komnas HAM sudah memberikan undangan kepada Jokowi untuk berdialog sejak 29 April 2013, tetapi Jokowi tidak bisa hadir. Untuk itu, pada 16 Mei mendatang, Komnas HAM akan kembali mengundang Jokowi untuk melakukan dialog.

Jokowi menyatakan, ia mengedepankan cara-cara humanis untuk merelokasi warga ke rumah susun yang telah disediakan Pemprov DKI. Di Rusun Marunda, misalnya, setiap unit rusun diberi fasilitas berupa televisi dan lemari gratis untuk warga yang mau pindah ke rusun tersebut.

"Disediakan (fasilitas dalam rusun), ada TV, ada kulkas, ada tempat tidur, ada meja-kursi makan. Kurang apa kita? Disediakan gitu kok melanggar HAM," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (14/5/2013).

Relokasi warga di sekitar Waduk Pluit tak lepas dari musibah banjir di Jakarta awal 2013 lalu di daerah sekitar waduk. Setelah ditelisik, banjir disebabkan penyempitan waduk yang semula seluas 80 hektar menyusut jadi 60 hektar akibat banyaknya permukiman warga sekitar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Demi menyelesaikan masalah itu, Pemprov DKI Jakarta membangun rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara. Namun, tak semua warga Waduk Pluit bersedia pindah ke rumah susun tersebut.

 

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X