Jokowi Bantah Mangkir dari Komnas HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Joko Widodo membantah mangkir dari surat panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), beberapa waktu lalu soal warga Waduk Pluit.

Jokowi mengaku tidak datang ke kantor Komnas HAM karena belum mendapat surat panggilan.

"Undangannya tidak ada, mau bagaimana. Coba tanya, ada undangannya nggak," tanya Jokowi kepada salah seorang ajudan pribadinya di gedung Balaikota, Selasa (14/5/2013) sore.

"Tidak pak," kata sang ajudan menjawab pertanyaan Jokowi .

Mantan Wali Kota Surakarta tersebut bahkan meminta wartawan memeriksa sendiri apakah surat pemanggilan Komnas HAM itu ke bagian umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kalau memang, di SMS saja saya datang kok. Apalagi disuratin, SMS saja datang kalau itu penting banget," lanjut pria alumni UGM tersebut.

Sebelumnya, Komnas HAM berencana memanggil Jokowi untuk memberikan penjelasan terkait penggusuran dan dugaan intimidasi yang dialami warga Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Salah seorang Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani menuturkan, pihaknya menerima laporan dari warga sekitar Waduk Pluit yang mengaku digusur paksa Pemprov DKI. Terlebih, aksi penggusuran itu tanpa ganti rugi dan dianggap tidak manusiawi karena menggunakan Brimob.