Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporkan Jubir KPK, PKS Yakin Elektabilitas Tidak Turun

Kompas.com - 14/05/2013, 21:13 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menyatakan, keputusan partainya melaporkan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi tidak akan mengganggu elektabilitas partainya dalam Pemilu 2014 mendatang.

Menurutnya, pelaporan tersebut justru menegaskan karakter PKS yang taat hukum. Saat ditemui di Kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang No 82, Jakarta Selatan, Fahri mengatakan, tidak ada alasan bagi partainya untuk takut melaporkan Johan Budi ke Mabes Polri.

"Takut itu hanya kepada Allah dan (kalau) melanggar hukum. Kalau menegakkan hukum, tidak boleh takut," kata Fahri kepada wartawan, Selasa (14/5/2013).

Sebelumnya, tim penyidik KPK mendatangi kantor DPP PKS untuk menyegel enam unit mobil yang diduga terkait dengan kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dengan tersangka mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, Senin (6/5/2013).

Keeseokan harinya, tim penyidik KPK kembali mendatangi kantor DPP PKS untuk menyita keenam mobil tersebut. Namun, dalam upaya tersebut, terjadi ketegangan antara pihak keamanan kantor DPP PKS dan tim eksekutor.

Menurut mereka, tim eksekutor KPK yang datang tidak dilengkapi dengan surat perintah penyitaan sehingga tidak diperbolehkan untuk membawa keenam mobil tersebut.

Fahri menambahkan, pihaknya selama ini selalu membangun karakter positif di masyarakat. "Kami di PKS tidak mau hidup dengan citra. Kami mau hidup dengan kebenaran yang kami yakini. Karakter yang kami yakini," tegasnya.

Terkait upaya penghalangan, menurutnya, adalah hal yang wajar dilakukan pihak keamanan. Hal itu disebabkan oleh banyak kasus penipuan yang terjadi di sebuah instansi yang didatangi pihak yang mengaku sebagai KPK.

"Dia (KPK) lembaga yang superbody. Bahwa lembaga sekuat ini tidak boleh salah karena tidak salah pun disalahgunakan," ujarnya.

Meski demikian, penghalangan itu tidak akan terjadi jika tim penyidik KPK menaati aturan yang berlaku.

"Saya kemarin ke KPK datang dan mengisi daftar hadir dan sebagainya. Seharusnya mereka juga. Kenapa (datang) ke DPP PKS langsung sembunyi di belakang gedung. Maksudnya apa itu?" tukasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Nasional
    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Nasional
    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Nasional
    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Nasional
    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Nasional
    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Nasional
    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    Nasional
    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Nasional
    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Nasional
    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Nasional
    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Nasional
    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Nasional
    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Nasional
    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Nasional
    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com