Jokowi: Komersialisasi Lahan Negara Harus Dihentikan

JAKARTA, KOMPAS.com — Persoalan yang terjadi di Waduk Pluit sangat kompleks. Pendudukan kawasan resapan air itu tidak lepas dari peran pengembang-pengembang kecil.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, mereka ini yang kemudian mengomersialkan lahan negara.

"Praktik ini yang harus dihentikan. Belum banyak mengetahui persoalan ini, kami tahu dari fakta di lapangan. Sekarang mulai kelihatan semuanya. Mereka itu yang lebih banyak ramai mempersoalkan relokasi," kata Jokowi, Rabu (15/5/2013), seusai melantik Wali Kota Jakarta Selatan di Setu Babakan.

Pengembang kecil tersebut menguasai belasan hingga puluhan rumah, kemudian menyewakannya ke warga. Praktik itu sudah terjadi bertahun-tahun sehingga membuat persoalan di Waduk Pluit menjadi kompleks.

"Terlalu banyak kelompok di sana. Mereka punya kepentingan yang berbeda, ada yang menggerakkan, ada yang murni. Tetapi yang lebih banyak digerakkan orang lain," kata Jokowi.

Gubernur DKI siap membuka persoalan ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Hanya, dia belum pernah menerima undangan bertemu dengan Komnas HAM.

"Kami akan jelaskan nanti jika ada pertemuan dengan Komnas HAM," kata Jokowi.