Jokowi Akan ke Komnas HAM

Jakarta, Kompas - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana menjelaskan persoalan relokasi warga di Waduk Pluit ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Menurut Jokowi, banyak persoalan yang belum terungkap kepada publik sehingga terjadi penyimpangan informasi. Salah satunya, praktik komersialisasi lahan negara.

”Praktik ini yang harus dihentikan. Belum banyak yang mengetahui persoalan ini. Kami tahu dari fakta di lapangan. Sekarang mulai kelihatan semuanya. Mereka itu yang ramai mempersoalkan relokasi,” kata Jokowi, Rabu (15/5).

Pengembang kecil yang mengomersialkan lahan negara tersebut menguasai belasan hingga puluhan rumah, kemudian disewakan kepada warga. Praktik itu terjadi bertahun-tahun sehingga membuat persoalan di Waduk Pluit menjadi kompleks.

”Terlalu banyak kelompok di sana. Mereka punya kepentingan berbeda. Ada yang menggerakkan, ada yang murni. Namun, yang lebih banyak digerakkan,” paparnya. Jokowi siap membuka persoalan ini ke Komnas HAM jika menerima undangan dari Komnas HAM.

Berdasarkan jadwal, Komnas HAM merencanakan memanggil Jokowi pada hari ini, Kamis pukul 14.00, untuk menjelaskan relokasi warga Waduk Pluit.

Secara terpisah, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama juga mempersilakan Komnas HAM untuk datang ke Balaikota, menggali informasi penanganan Waduk Pluit, Jakarta Utara.

”Komnas HAM tidak perlu mengundang kami, tetapi sebaiknya mereka mendatangi Balaikota Jakarta bertemu kami. Kami akan jelaskan semuanya agar informasinya berimbang,” kata Basuki.

Kedatangan Komnas HAM ke Balaikota itu dapat membantu mengungkap fakta yang selama ini belum muncul ke permukaan.

”Komnas HAM, kan, sudah ke warga. Sekarang, giliran mereka datang ke Balaikota,” ujarnya.

Basuki juga menegaskan bahwa Pemprov DKI tetap akan segera merobohkan rumah-rumah warga yang berdiri di atas tanah endapan di Waduk Pluit.