Kompas.com - 17/05/2013, 14:44 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Banyak kalangan yang mempertanyakan peran wali kota, camat, dan lurah dalam permasalahan Waduk Pluit yang sedang ramai dibicarakan dalam beberapa pekan terakhir. Akan tetapi, Camat Penjaringan Rusdiyanto mengatakan, pihaknya memiliki peran yang cukup banyak terkait permasalahan ini.

"Saya sering, kok, ke waduk (Waduk Pluit) sama Pak Wali Kota (Jakarta Utara) untuk menemui tokoh masyarakatnya. Namun, masa saya 24 jam di sana terus, ya, enggak mungkin, kan," ucapnya di Kantor Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (17/5/2013).

Peran Kecamatan, menurut Rusdiyanto, antara lain, berkoordinasi dengan warga Waduk Pluit agar mau menempati rusun-rusun yang sudah disediakan sebagai tempat relokasi dan melakukan mediasi dengan warga. Selain itu, pihaknya juga telah mencopot beberapa spanduk penolakan warga yang terpajang di sekitar bantaran Waduk Pluit.

Pada bulan lalu, lanjut Rusdiyanto, 500 orang sudah berhasil dibujuk untuk segera pindah ke rusun yang tersebar di empat rusun, yaitu Rusun Angke, Marunda, Pinus Elok, dan Cengkareng. Rusdiyanto juga beberapa kali mengajak sejumlah warga untuk melihat-lihat rusun yang nantinya akan dijadikan tempat tinggal mereka.

Menurut Rusdiyanto, hal ini untuk membuktikan kepada warga kalau tinggal di rusun tidak seburuk yang mereka pikirkan. Selain itu, ia mengaku sudah punya beberapa strategi untuk membujuk warga agar segera pindah ke rusun yang telah disediakan. Akan tetapi, ia menolak untuk menjabarkan strateginya tersebut.

"Masa mau saya beri tahu strategi-strategi saya. Nanti ketahuan, dong," kata Rusdiyanto.

Rusdiyanto melanjutkan, pihaknya tidak begitu terlihat perannya karena warga selalu ingin mendapatkan keterangan dari institusi tertinggi, yaitu Gubernur DKI. "Mereka juga sudah pintar sekarang. Mereka maunya langsung tanya ke Gubernur," ujarnya.

Sementara itu, Camat Penjaringan ini dengan tegas mendukung sepenuhnya kebijakan Gubernur DKI untuk melakukan pembongkaran terhadap ratusan rumah yang berada di bantaran Waduk Pluit. Menurut dia, kebijakan ini untuk keselamatan warga dan kepentingan orang banyak.

"Harga mati buat saya. Apa yang menjadi kebijakan Gubernur, kami jalankan," pungkas Rusdiyanto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.