Kompas.com - 19/05/2013, 08:20 WIB
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah rumah sakit swasta di Jakarta mengusulkan ketentuan tarif program Kartu Jakarta Sehat segera diperbaiki. Nilai pembayaran klaim pelayanan kesehatan yang selama ini diberlakukan dinilai terlalu kecil dan mereka minta agar diperbesar.

”Kami mengusulkan ketentuan tarif program KJS (Kartu Jakarta Sehat) diperbaiki, nilai pembayaran klaim pelayanan kesehatan ditingkatkan, sehingga kami tak menanggung kerugian,” tutur Ketua Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan Sri Rahmani, Sabtu (18/5).

Pejabat Dinas Kesehatan Provinsi DKI sebelumnya menyebut ada 16 RS swasta yang mengundurkan diri dari kerja sama KJS. Dua RS di antaranya sudah mengajukan surat resmi, sementara 14 RS lain mengajukan pengunduran diri secara lisan.

Menurut Sri, sangat logis jika pengelola RS swasta menghentikan kerja sama dengan Pemprov DKI terkait program KJS. Soalnya, setelah satu bulan diberlakukan sistem pembayaran yang baru, mereka baru sadar pembayaran sesuai sistem Indonesia Case Base Group (INA-CBG’s) oleh PT Askes (Persero) dirasa tak menguntungkan. ”Kondisilah yang memaksa kami harus mengambil keputusan. Semoga segera ada perbaikan,” katanya.

Sistem pembayaran yang ditetapkan Kementerian Kesehatan saat ini dihitung sesuai paket pelayanan kesehatan. Sementara model sebelumnya, pembayaran klaim dihitung berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan RS.

”Dengan program sebelumnya saja kami harus menanggung subsidi 10 persen. Sekarang lebih kecil pembayarannya, subsidi kami lebih besar,” kata Sri.

Dicontohkan, klaim pembayaran pasien rawat inap di sebuah rumah sakit di Jakarta bulan April sebesar Rp 917 juta, sementara pembayaran klaim hanya disediakan Rp 451 juta. Begitu pula klaim pembayaran perawatan pasien rawat jalan dalam kurun waktu sama Rp 405 juta. Namun, dana yang disediakan untuk itu Rp 233 juta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

”Ada selisih yang besar antara klaim biaya pelayanan dan dana yang disediakan. Siapa yang akan menanggung selisih itu? Jika kondisi ini dipertahankan, rumah sakit swasta lama-lama bisa bangkrut,” kata Sri.

Menanggapi persoalan tarif ini, Kepala Dinas Kesehatan Dien Emawati akan mengumpulkan pihak terkait membicarakan hal itu. Dia juga mengusulkan agar Kementerian Kesehatan menghitung kembali komponen hitungan INA-CBG’s.

”Kami akan evaluasi. Jika memang tak cocok, harus diperbaiki pola tarifnya. Tarif INA-CBG’s dibuat dengan standar biaya dan sistem kendali biaya,” kata Dien.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.