Kompas.com - 19/05/2013, 10:05 WIB
EditorLaksono Hari W

"Dia memang sangat khawatir tidak lulus UN. Dia bilang akan kerja kalau enggak lulus UN. Saya bilang kalau itu memang sudah pilihan kamu jalanin aja. Masalah lulus enggak lulus UN, jangan dipikirin terlalu dalam. Tetangga bilang FW berubah jadi pendiam," tutur Edy.

Sepupu FW yang tak mau disebutkan namanya kemarin menyatakan bahwa biasanya FW tidak tidur sendiri, tetapi bertiga. Dia biasa tidur bersama ibunya dan adiknya Vony. Namun, pada Jumat (17/5/2013) malam, FW tidur sendiri. "Biasanya tidur bertiga. Namun, malam itu sekitar pukul 23.00 dia sudah masuk kamarnya. Bahkan katanya dia sudah merapikan foto-fotonya," ujarnya.

Bahaya

Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA), Arist Merdeka Sirait, menyatakan bahwa bertambahnya kasus pelajar bunuh diri karena takut tidak lulus UN membuat pemerintah harus mengevaluasi besar-besaran UN. Apalagi Mahkamah Konstitusi telah memutuskan melarang UN.

"Tahun lalu ada tiga siswa yang berusaha bunuh diri. Sekarang ada lagi. Ini bahaya. Pemerintah harus patuhi keputusan MK yang menganulir keputusan pelaksanaan UN. Pemerintah harus evaluasi besar-besaran UN," kata Arist kemarin.

Ditambahkan Arist, UN membuat siswa menjadi tertekan, baik itu sebelum maupun sesudah pelaksanaan UN. Dengan begitu kejiwaan siswa menjadi terganggu. Apalagi setelah lulus, para siswa juga susah untuk memilih sekolah.

Anggota Akademi Pengetahuan Indonesia (AIPI) Henry Alexis Rudolf Tilaar menyatakan bahwa UN tidak sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila, sehingga UN harus dihapus. Menurutnya, UN membuat terjadinya pembohongan berjamaah. Mulai dari kepala dinas hingga ke siswa melakukan pembohongan agar bisa lulus UN.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Membukakan mata

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Hery Pansila menyebutkan bahwa bunuh diri FW merupakan musibah sekaligus membukakan mata bagi semua masyarakat Depok. Peristiwa tersebut harus melecut RT dan RW serta para warga untuk mendata warga yang tidak mampu melanjutkan sekolah.

"Mungkin tertekan menghadapi UN. Namun saya melihat ini karena tidaksanggupan untuk melanjutkan sekolah. Mungkin juga kepala sekolahnya tidak mensosialisasikan kepada siswanya bahwa Kota Depok mempunyai program menyekolahkan masyarakat tak mampu," tuturnya.

Hery menambahkan bahwa sosialisasi program sekolah untuk siswa tak mampu sudah dilakukan ke seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) hingga ke kepala sekolah negeri. Begitu juga ke sekolah swasta.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X