Basuki: Mafia Waduk Jadikan Warga Miskin Pelindung Mereka

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tampaknya akan terus memperjuangkan agar Waduk Pluit dapat bersih dari bangunan ilegal sehingga dapat dinormalisasi. Bangunan pertama yang akan digusur oleh Pemerintah DKI, kata dia, adalah bangunan milik pengusaha atau mafia yang menghambat relokasi warga miskin bantaran Waduk Pluit.

"Bagian kiri harus sudah bersih semua, terutama bangunan milik pengusaha. Mereka itu menghambat warga yang sudah mau pergi terus mereka tampung lagi. Selama ini, mafia itu menjadikan warga miskin sebagai pelindung mereka," kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Minggu (19/5/2013).

Basuki menegaskan, tidak boleh ada orang yang menguasai tanah orang lain ataupun tanah negara secara sembarangan. Kemudian, mereka meminta ganti rugi dengan uang kerahiman sebagai ganti rumah mereka yang telah digusur. Upaya itulah yang kemudian menciptakan mafia-mafia dan developer kecil yang memanfaatkan sekelompok warga miskin yang tidak memiliki rumah.

"Lahan itu diduduki, lalu ada pembagiannya nanti. Hal itu yang membuat Jakarta terus seperti ini. Makanya kunci dari pak Gubernur sederhana saja. Kita mau bangun sebanyak mungkin rusun untuk warga yang benar-benar membutuhkan," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Sementara bagian kiri Waduk Pluit terus dibersihkan Pemprov DKI, maka bagian kanan wadu belum dibongkar, karena rusun yang disediakan DKI belum siap pakai. Lebih lanjut Basuki menegaskan kembali bahwa Pemerintah DKI tak akan lagi menerapkan uang kerahiman. Apabila kebijakan itu berlanjut, maka bisa jadi di Monumen Nasional (Monas) kebanggaan DKI juga akan dirikan bangunan ilegal.

"Ini kan punya DKI. Kalau soal tanah kosong, itu umumnya tanah-tanah swasta dan itu tahap selanjutnya, akan kami bersihkan juga. Jadi, prinsipnya kita tegakkan hukum," tegas Basuki.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberi tenggat selama dua bulan untuk mengosongkan lahan di bantaran Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Relokasi warga di sekitar Waduk Pluit tak lepas dari musibah banjir di Jakarta awal 2013 di daerah sekitar waduk. Setelah ditelisik, banjir disebabkan penyempitan waduk yang semula seluas 80 hektar menyusut jadi 60 hektar akibat banyaknya permukiman warga sekitar.

Untuk menyelesaikan masalah itu, Pemprov DKI Jakarta membangun rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara. Namun, tak semua warga Waduk Pluit bersedia pindah ke rumah susun tersebut.