Sistem Pembayaran KJS Harus Diperbaiki

JAKARTA, KOMPAS.com - Sistem pembayaran biaya pelayanan kesehatan peserta program Kartu Jakarta Sehat (KJS) harus diperbaiki. Pihak rumah sakit keberatan setelah Pemerintah Provinsi DKI membayar klaim rumah sakit sesuai dengan hitungan INA CBG's (Indonesia-Case Base Groups). Klaim pelayanan kesehatan yang diajukan rumah sakit lebih kecil dari pada ketentuan tarif yang diberlakukan.

"Jika ketentuan tarif ini diteruskan, kami tidak akan bisa bertahan. Siapa yang akan menanggung beban biaya yang kurang itu. Sebaiknya pemerintah memperbaiki sistem pembayaran yang saat ini diberlakukan," kata Ketua Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan Sri Rahmani, Senin (20/5/2013) di Jakarta.

Sistem pembayaran baru tersebut diberlakukan sejak April lalu. Setelah satu bulan diberlakukan, baru diketahui klaim rumah sakit jauh di bawah ketentuan tarif yang diberlakukan. Rata-rata klaim untuk rawat inap hanya dipenuhi 59 persen, sementara untuk klaim rawat jalan diklaim 50 persen.

Menurut Sri, sebelum sistem INA CBG's diberlakukan tahun depan, sebaiknya pemerintah mengoreksi terlebih dahulu. Pemprov DKI Jakarta merupakan pemerintah daerah yang memberlakukan sistem ini lebih dahulu dibanding daerah lain.

Pihak rumah sakit yang menjalin kerja sama dengan program KJS Provinsi DKI Jakarta mengharapkan segera ada langkah untuk mengkaji persoalan ini. Saat ini sudah dua rumah sakit yang secara resmi mundur dari kerja sama KJS. Sementara 14 rumah sakit lain menyampaikan keberatan secara lisan. Jika banyak rumah sakit mundur dari kerja sama KJS, maka masyarakat yang akan dirugikan.